DPR Evaluasi Perlindungan Anak Usai Siswa SD di Pemalang Tewas

Penguatan perlindungan anak di lingkungan sekolah menjadi perhatian DPR RI setelah seorang siswa kelas 2 SDN 01 Kebondalem, Pemalang, meninggal akibat perundungan. Dilansir dari Detikcom, anggota DPR berencana mengadakan pertemuan lintas komisi untuk membahas langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Rencana tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati seusai mengunjungi kediaman almarhum. Pembahasan akan mencakup tanggung jawab guru, kepala sekolah, serta pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Menurut Esti, koordinasi lintas komisi diperlukan untuk mengkaji tindakan yang perlu diperkuat dalam sistem pendidikan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab setiap pihak ketika terjadi perundungan di lingkungan sekolah.

Dalam keterangannya yang dikutip dari YouTube TVR Parlemen pada Kamis (15/10/2026), Esti menyampaikan rencana pembahasan bersama sejumlah pihak di DPR.

"Kami akan cermati dulu. Bahkan kami juga berencana nanti ketemu bersama-sama ada kemarin dari lintas komisi, kami akan berkumpul untuk lebih menguatkan apa yang kemudian harus dilakukan supaya kejadian ini tidak boleh terjadi lagi di mana pun. Termasuk bagaimana berbicara soal gurunya harus bagaimana, lalu kepala sekolahnya tanggung jawabnya harus sejauh mana? Pemdanya harus bagaimana?" kata Esti.

Kasus di Pemalang tersebut dinilai menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan. Esti menyoroti perlunya peninjauan terhadap tanggung jawab pihak sekolah sekaligus efektivitas aturan yang selama ini digunakan untuk melindungi anak dari kekerasan.

Ia juga mengingatkan bahwa respons terhadap kasus perundungan perlu menunjukkan keseriusan penanganan. Keputusan yang diambil oleh pihak terkait harus mempertimbangkan tanggung jawab mereka dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap siswa.

"Jangan sampai justru memberikan keputusan-keputusan yang mengesankan bahwa ini tidak ada, tidak merasa bahwa ini harusnya melalui penanganan yang cukup serius dan mungkin ada seharusnya itu menjadi tanggung jawab mereka," lanjutnya.

Selain mengevaluasi tanggung jawab sekolah, Komisi X DPR akan mengkaji penguatan ketentuan antikekerasan dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap upaya perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Orang tua dan guru diminta lebih peka

Esti turut menekankan pentingnya peran keluarga dan tenaga pendidik dalam mengenali perilaku kekerasan sejak awal. Orang tua maupun sekolah diingatkan agar tidak menganggap tindakan anak yang menyakiti teman sebayanya sebagai perilaku yang wajar.

Kepekaan terhadap kondisi siswa juga diperlukan karena korban perundungan belum tentu berani mengungkapkan masalah yang dialaminya. Sebagian anak memilih diam akibat rasa takut atau karena tidak terbiasa menceritakan persoalan kepada orang lain.

Karena itu, perhatian terhadap perubahan perilaku dan kondisi anak menjadi salah satu hal yang disoroti dalam upaya mencegah kekerasan di sekolah. Penanganan perundungan juga berkaitan dengan kesediaan orang dewasa untuk mengenali persoalan yang mungkin tidak disampaikan secara langsung oleh korban.

Kepala sekolah telah dinonaktifkan

Di tingkat sekolah, Kepala Sekolah SDN 01 Kebondalem telah dicopot dari jabatannya sejak 6 Oktober 2026. Keputusan tersebut disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan tersebut.

Plt Bupati Pemalang, Nurkholes, menjelaskan bahwa penonaktifan kepala sekolah merupakan bagian dari tindakan tegas pemerintah daerah untuk menjaga pertanggungjawaban dan integritas dalam dunia pendidikan.

"Iya dinonaktifkan sejak kemarin (Selasa, 6 Oktober 2026)," kata Plt Bupati Pemalang, Nurkholes Rabu (7/10/2026), dikutip detikJateng.

Kasus tersebut menjadi dasar bagi DPR untuk merencanakan pembahasan lintas komisi mengenai pencegahan perundungan, pembagian tanggung jawab antara sekolah dan pemerintah daerah, serta penguatan perlindungan anak melalui evaluasi aturan pendidikan.