DPR Dorong Penetapan Karhutla Sebagai Bencana Nasional di Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mendorong anggota DPR RI meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional karena dampaknya meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Pada Selasa (13/10/2026), penanganan masih berfokus pada daerah terdampak, termasuk Kalimantan dan Sumatera, akibat asap serta kesulitan pemadaman.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai status bencana nasional diperlukan agar dukungan anggaran dan penanganan dapat diperkuat. Ia menyebut keterbatasan anggaran, sarana, serta kondisi lahan gambut menjadi kendala dalam penanggulangan.

"Tetapkan status bencana Karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini," ujar Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI.

Daniel menyatakan DPR mendukung langkah pemerintah apabila status tersebut ditetapkan. Ia juga menyoroti kebutuhan bantuan bagi warga terdampak berupa masker, oksigen, perawatan kesehatan, vitamin, air bersih, dan pangan.

"DPR tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana Karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak," ujar Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI.

Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan pemadaman melalui water bombing, modifikasi cuaca, dan pemadaman darat. Namun, lahan gambut yang kering hingga lapisan dalam membuat proses pemadaman lebih sulit.

"Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian," ujar Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan luas lahan karhutla yang masih ditangani mencapai 639,23 hektare per Senin (12/10/2026). Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut enam provinsi menjadi prioritas, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu melakukan penanganan.

"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengevaluasi penanggulangan karhutla di Kalimantan dan Sumatera.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla. Menurut Kementerian Kesehatan, 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut pada periode Agustus hingga September 2026.

"Dengan kondisi seperti ini, semua warga menjadi rentan, karena dampak karhutla itu ke semua, baik dampak kesehatan langsung maupun dampak tidak langsungnya. Maka penanganan awal untuk korban harus menjadi perhatian," ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Yahya meminta pemerintah memastikan warga yang terus terpapar mendapatkan perlindungan dan perawatan berkelanjutan. Ia juga menyoroti kebutuhan perlindungan kesehatan bagi pekerja yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan.

"Pemerintah perlu mengenali warga yang terus terpapar, menyediakan pertolongan sejak awal, dan menjaga kesinambungan perawatan bagi mereka yang kondisinya memburuk," ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Yahya juga menyebut dampak karhutla dirasakan masyarakat luas hingga negara tetangga. Data Kementerian Kesehatan per 9 September 2026 mencatat empat orang meninggal dunia dan 347 orang mengalami luka-luka.

"Ini menjadi sebuah keprihatinan, bagaimana karhutla telah menjadi momok bagi banyak orang, bahkan warga negara tetangga juga ikut merasakan dampaknya. Kita harap pemerintah bisa melakukan berbagai intervensi untuk segera menyelesaikan karhutla," ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Perlindungan terhadap masyarakat terdampak juga mencakup keamanan untuk tetap bekerja ketika asap menghambat aktivitas. Yahya menegaskan hak kesehatan warga harus tetap dijamin.

"Warga terdampak karhutla berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan keamanan, termasuk keamanan untuk tetap memiliki pekerjaan jika tidak bisa keluar rumah akibat asap pekat karhutla," ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Data pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan pada Selasa (13/10/2026) pukul 11.15 WIB menunjukkan 11.037 titik panas terdeteksi dalam 24 jam terakhir. Titik panas terbanyak berada di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

Marhamah, ibu kandung guru honorer Lisna yang meninggal setelah mengalami gangguan kesehatan saat kabut asap melanda Banjarmasin, menceritakan kondisi putrinya yang menderita asma.

"Setiap hari dia pakai uap oksigen itu, setiap pulang ngajar dia minta diuap itu. Karena asmanya kambuh," ujar Marhamah.

Lisna meninggal pada Minggu (27/9) malam setelah sebelumnya tetap menjalankan aktivitas mengajar meski pembelajaran jarak jauh telah diberlakukan di wilayahnya.

Dalam sumber lain yang membahas rangkaian peristiwa politik, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten untuk sisa masa jabatan 2025–2030.

"Berikan perhatian khusus terhadap upaya pengentasan kemiskinan," ujar Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.