Doli Pertanyakan Pengangkatan Hasyim Sebagai Komisaris PTPN I

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mempertanyakan pengangkatan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari sebagai komisaris independen PT Perkebunan Nusantara I. Pertanyaan itu muncul terkait latar belakang pengangkatan Hasyim yang dinilai perlu dijelaskan kepada publik.

Dilansir dari profil resmi PT Perkebunan Nusantara I, Hasyim diangkat sebagai komisaris independen sejak 30 Juni 2026. Perusahaan mencatat ia tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham utama dan pengendali PTPN I.

Menurut profil tersebut, Hasyim juga tercatat tidak memiliki saham di PTPN Group. Latar belakang pendidikannya meliputi hukum tata negara, ilmu politik, dan sosiologi politik.

Hasyim meraih gelar sarjana hukum tata negara dari Universitas Jenderal Soedirman pada 1995, magister ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada pada 1998, dan doktor sosiologi politik dari University of Malaya pada 2012.

Sebelum menjadi komisaris, Hasyim tercatat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sejak 1998. Ia juga pernah menjadi anggota KPU pengganti antarwaktu pada 2016-2017, anggota KPU periode 2017-2022, serta Ketua KPU periode 2022-2024.

Doli menyampaikan sorotan tersebut setelah Hasyim mengkritik pihak-pihak yang mempersoalkan kemunculan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023. Ketentuan itu menjadi perhatian dalam sidang Mahkamah Konstitusi karena dinilai berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Hasyim, yang terlibat dalam perumusan PKPU tersebut saat menjabat Ketua KPU, membantah pihaknya memasukkan pasal itu secara diam-diam. Ia menyebut ketentuan tersebut merupakan tanggung jawab bersama peserta rapat dengar pendapat.

"Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, lupa boleh, munafik jangan," ujar Hasyim.

Hasyim juga meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa pengaduan terkait pasal tersebut secara adil, proporsional, dan hati-hati serta menghindari konflik kepentingan.

Hingga kini, menurut laporan sumber, belum ada pernyataan resmi dari Hasyim, PTPN I, maupun Kementerian BUMN mengenai pertanyaan Doli terkait pengangkatannya sebagai komisaris independen.