DKI Jakarta dan Bekasi Sepakati Pengelolaan Sampah Bantargebang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi resmi menyepakati kerja sama pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada Senin (26/10/2026). Kesepakatan yang ditandatangani di Balai Kota Jakarta itu ditujukan untuk memperkuat penanganan sampah lintas wilayah sekaligus mendukung pengembangan fasilitas pengolahan berbasis teknologi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pembahasan kerja sama berlangsung lancar hingga mencapai kesepakatan.

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Bekasi dan berharap perjanjian tersebut menjadi dasar hubungan kerja sama yang baik bagi kedua daerah. Pramono menjelaskan bahwa seluruh kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan akan dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD DKI Jakarta atas dukungannya selama proses pembahasan.

Dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta, Pramono menyampaikan, "Alhamdulillah pembahasannya berjalan dengan baik, tidak ada drama-dramaan, dan selesai pada waktunya, dan hari ini kita tanda tangani. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kota Bekasi," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pramono menekankan pentingnya penanganan sampah yang mempertimbangkan keterkaitan antara TPST Bantargebang dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu di Kota Bekasi. Kedua wilayah juga tengah mengembangkan rencana pengolahan sampah menggunakan teknologi untuk menangani persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menyebut kedua pemerintah daerah akan mengembangkan fasilitas pembangkit listrik berbahan baku sampah dalam waktu dekat. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan pengolahan sampah yang terintegrasi di kawasan Jakarta dan Bekasi.

"Dalam waktu dekat, Pemerintah DKI Jakarta dan juga Pemerintah Kota Bekasi akan mempunyai pembangkit listrik tenaga sampah," ujar Pramono. Pramono menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang memfinalisasi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah bersama Danantara. Fasilitas tersebut direncanakan berada di kawasan Bantargebang, berdekatan dengan TPST yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyebut penandatanganan perjanjian itu sebagai momentum penting setelah proses pembahasan selama sekitar lima tahun. Menurut Tri, persoalan sampah di Jakarta dan Bekasi saling berkaitan sehingga penanganannya memerlukan koordinasi antara kedua pemerintah daerah. Tri juga menyoroti besarnya timbunan sampah yang telah menumpuk selama puluhan tahun.

Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan upaya bersama karena volumenya tidak dapat ditangani oleh satu daerah saja. Berdasarkan perkiraan yang disampaikan Tri Adhianto, timbunan sampah di wilayah Jakarta mencapai 80 juta ton, sedangkan di Bekasi sekitar 25 juta ton. Angka tersebut menjadi gambaran skala persoalan yang perlu ditangani melalui kerja sama kedua daerah.

Tri mengatakan kesepakatan itu merupakan bagian dari upaya bersama yang diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan persoalan sampah yang berlangsung selama puluhan tahun.

"Tentu dengan tahapan yang sedang kita lakukan bersama-sama, yang diinisiasi oleh Pak Gubernur DKI, kita bisa selesaikan. Ini bagian dari sejarah bahwa kita tidak pernah memikirkan bagaimana menyelesaikan sampah yang sudah demikian puluhan tahun," ujar Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi.