Disdik Jabar Larang Siswa Ikut Demonstrasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan larangan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB untuk mengikuti demonstrasi di luar lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut diberlakukan guna menjaga ketertiban dan memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, dilansir dari Medcom.

Ketentuan itu tercantum dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 22967/PW.01/SEKRE tanggal 16 Oktober 2025 tentang Himbauan Menjaga Kondusivitas Satuan Pendidikan. Instruksi tersebut ditujukan kepada sekolah negeri maupun swasta melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing.

Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan diwarnai aksi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Sejumlah pihak berencana turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai hal yang dinilai masih menjadi kekurangan Kabinet Merah Putih.

Melalui surat edaran tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan diminta memastikan kepala sekolah menjaga keikutsertaan seluruh peserta didik dalam pembelajaran sesuai kurikulum dan ketentuan yang berlaku. Arahan ini mencakup satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta.

Surat tersebut secara khusus meminta sekolah memberikan imbauan agar siswa tidak terlibat dalam aksi massa di luar satuan pendidikan apabila kegiatan itu berpotensi mengganggu ketertiban, keamanan, keselamatan, serta kelangsungan pembelajaran.

Dalam salinan surat yang dikutip dari akun Instagram @disdikjabar pada Senin, 19 Oktober 2026, Disdik Jabar menyampaikan:

"Mengimbau peserta didik agar tidak mengikuti dan/atau terlibat dalam kegiatan demonstrasi, unjuk rasa, dan/atau kegiatan sejenis di luar lingkungan satuan pendidikan yang berpotensi mengganggu ketertiban. keamanan, keselamatan, dan keberlangsungan kegiatan pembelajaran,"

Peran guru, orang tua, dan pihak sekolah

Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Guru juga diminta membimbing peserta didik melalui penguatan karakter positif, termasuk memberikan pemahaman tentang cara menyampaikan pendapat secara santun, aman, tertib, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

Di lingkungan keluarga, orang tua atau wali diminta mendampingi serta mengawasi anak-anak mereka. Pendampingan tersebut diarahkan agar siswa tetap memprioritaskan kegiatan belajar dan menjauhi aktivitas yang berisiko terhadap keamanan maupun keselamatan.

Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan turut mendapat tugas untuk membangun koordinasi dengan satuan pendidikan lain. Selain itu, mereka harus melakukan pembinaan dan memantau aktivitas peserta didik di lingkungan sekolah masing-masing.

Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

Pengawas sekolah bertanggung jawab memeriksa pelaksanaan langkah pencegahan dan pembinaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Hasil pemantauan kemudian harus disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah kerja terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Kepala sekolah juga diwajibkan menjalankan upaya pencegahan dan pembinaan serta melaporkan pelaksanaannya melalui pengawas sekolah yang mendampingi satuan pendidikan. Laporan dapat disampaikan secara berkala ataupun ketika muncul keadaan mendesak yang membutuhkan penanganan.

Koordinasi dengan pihak berwenang menjadi bagian dari prosedur apabila sekolah menemukan indikasi pengerahan peserta didik yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Surat edaran tersebut menegaskan perlunya tindakan segera dalam situasi semacam itu.

"Apabila ditemukan indikasi penggalangan atau mobilisasi peserta didik yang berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, dan kondusivitas satuan pendidikan, Kepala Sekolah agar segera berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan unsur kepolisian setempat," tulis surat itu.

Dengan demikian, pelaksanaan surat edaran melibatkan koordinasi antara kepala sekolah, guru, pengawas, orang tua atau wali, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, dan kepolisian setempat apabila ditemukan indikasi mobilisasi siswa. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menjaga lingkungan pendidikan tetap kondusif dan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai ketentuan.