Danantara Dapat Membiayai Pengembangan Ekosistem Haji

Pembiayaan pengembangan ekosistem haji perlu dipisahkan dari pengelolaan dana jemaah agar keamanan keuangan tetap terjaga. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai dapat menjadi alternatif pendanaan bagi proyek yang lebih mengutamakan manfaat publik daripada keuntungan finansial, sebagaimana dilansir dari Nasional. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan pandangan tersebut dalam agenda SEF 2026 - The 8th International Hajj Fund Forum pada Kamis (15/10/2026).

Menurutnya, pemilihan sumber pembiayaan harus mempertimbangkan karakteristik proyek dan tujuan penggunaan dana. “Mekanisme pembiayaan lain mungkin lebih tepat untuk proyek-proyek yang manfaatnya terutama untuk kepentingan publik daripada finansial. Itulah mengapa Danantara tepat untuk kegiatan semacam ini,” ujar Juda.

Pengelolaan dana haji menghadapi dua kepentingan yang perlu berjalan beriringan. Aspek pertama berkaitan dengan ketahanan keuangan, sedangkan aspek kedua menyangkut manfaat dana bagi jemaah dan keberlanjutan ekosistem haji.

Dari sisi keuangan, pengelola perlu memperhatikan tingkat pengembalian investasi, likuiditas, risiko, serta kemampuan memenuhi kewajiban pada masa mendatang. Seluruh aspek tersebut menjadi pertimbangan penting untuk memastikan dana tetap dikelola secara berkelanjutan. Di sisi lain, dana haji memiliki tujuan sosial yang mencakup peningkatan kesejahteraan jemaah, pemeliharaan keadilan antar generasi, dan dukungan terhadap pengembangan ekosistem haji dalam jangka panjang.

Juda mengingatkan bahwa orientasi sosial tidak boleh menghilangkan disiplin finansial. Sebaliknya, pencapaian keuntungan investasi juga tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan dana haji. Atas dasar itu, proyek yang menghasilkan manfaat sosial maupun ekonomi belum tentu sesuai untuk dibiayai melalui investasi dana haji. Setiap penempatan investasi tetap harus memenuhi kelayakan finansial, mematuhi prinsip syariah, dan sesuai dengan mandat pengelolaan dana.

Peluang ekonomi dalam ekosistem haji

Pengembangan ekosistem haji mencakup berbagai sektor usaha di luar pengelolaan keuangan. Bidang yang berpotensi dikembangkan meliputi akomodasi, transportasi, katering, layanan kesehatan, logistik, serta layanan digital. Menurut Juda, Indonesia juga memiliki peluang untuk memperluas kolaborasi dengan Arab Saudi dan negara lain.

Kerja sama tersebut dapat diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat kapasitas bisnis, dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar di berbagai bagian ekosistem haji. Dengan pembagian peran kelembagaan dan sumber pembiayaan yang sesuai, pengembangan sektor tersebut dapat berjalan tanpa mengabaikan perlindungan dana milik jemaah. Pemilihan skema pendanaan menjadi penting karena proyek berorientasi sosial tidak selalu memiliki karakteristik investasi yang sama dengan proyek komersial.

“Dengan pengaturan kelembagaan yang tepat, kita dapat melindungi tabungan jemaah haji sekaligus mendukung ekonomi haji yang lebih produktif dan berkelanjutan,” kata Juda.

Teknologi untuk memperkuat pengelolaan dana haji

Selain diversifikasi pembiayaan, pemanfaatan teknologi menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas pengelolaan dana dan pelayanan haji. Platform digital, pengolahan data, dan kecerdasan buatan dinilai dapat mendukung pengawasan portofolio investasi serta memperkuat pengelolaan risiko. Penerapan teknologi juga berpotensi mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akurasi informasi keuangan.

Dalam pelayanan kepada jemaah, perangkat digital dapat membantu menyederhanakan administrasi sekaligus memperluas akses terhadap informasi. Transparansi layanan keuangan juga menjadi salah satu aspek yang dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Dengan informasi yang lebih mudah diakses, pengelolaan dana dan pelayanan kepada jemaah dapat didukung oleh proses yang lebih efisien.

Meski membuka peluang pengembangan, inovasi teknologi dan perluasan ekosistem haji tetap memerlukan tata kelola yang baik. Juda menekankan pentingnya pengelolaan investasi secara profesional agar keberlanjutan dana tetap terpelihara sekaligus mendukung kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi jemaah dan masyarakat luas.