CISDI Ungkap 64 Persen Perokok Dukung Kenaikan Cukai

Dukungan terhadap kenaikan cukai dan harga rokok dinyatakan oleh 64 persen perokok aktif di Indonesia, berdasarkan riset Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Temuan yang melibatkan 500 responden ini menjadi dasar dorongan kepada pemerintah untuk mempercepat reformasi cukai hasil tembakau, sebagaimana dilansir dari Nasional. Dalam riset tersebut, sekitar tujuh dari 10 responden mendukung kenaikan cukai dan harga rokok.

Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan harga rokok memperoleh dukungan publik, termasuk dari kelompok yang masih merokok aktif. Peneliti CISDI Bintang Qanitah Putri menyampaikan temuan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/10). Ia menilai dukungan masyarakat dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mempercepat pembaruan kebijakan cukai.

“Dukungan masyarakat terhadap kenaikan cukai dan harga rokok sudah terlihat, termasuk dari kelompok perokok aktif. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk tidak lagi menunda reformasi cukai dengan alasan minimnya dukungan masyarakat,” ujar Bintang Qanitah Putri, peneliti CISDI.

Bintang menjelaskan, penerimaan masyarakat terhadap kenaikan harga rokok cenderung meningkat ketika kebijakan tersebut dikaitkan dengan pengendalian konsumsi dan perlindungan kesehatan. Kepercayaan terhadap kinerja serta komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan juga memengaruhi dukungan tersebut. Atas dasar temuan itu, CISDI mendesak Kementerian Keuangan mempercepat reformasi Cukai Hasil Tembakau (CHT). Langkah yang diusulkan mencakup kenaikan tarif secara signifikan dan penyederhanaan lapisan tarif cukai.

Dari sisi ekonomi, Ekonom Kesehatan CISDI Zulfiqar Firdaus memaparkan proyeksi dampak reformasi melalui skenario kenaikan tarif cukai rata-rata sebesar 50 persen dan pengurangan lapisan tarif dari delapan menjadi empat. Menurut perhitungan tersebut, konsumsi rokok diperkirakan turun 10,1 persen. Skenario yang sama diproyeksikan meningkatkan penerimaan cukai sebesar Rp 109,6 triliun, menambah output ekonomi Rp 315,1 triliun, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga Rp 81,7 triliun.

Zulfiqar juga menyebut reformasi tersebut berpotensi memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor. Namun, ia menilai pemerintah tetap perlu menyiapkan langkah transisi untuk pekerja di sektor tembakau dalam jangka panjang. “Reformasi cukai juga berpotensi menciptakan hingga 1,14 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor tanpa dampak negatif terhadap lapangan kerja dalam jangka pendek, termasuk di industri tembakau. Namun, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan transisi bagi pekerja sektor tembakau dalam jangka panjang,” ujar Zulfiqar Firdaus, Ekonom Kesehatan CISDI.

Menurut Zulfiqar, penilaian dampak reformasi cukai perlu mencakup lebih dari sekadar kondisi industri rokok. Perhitungan juga perlu mempertimbangkan tambahan penerimaan negara, pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, serta potensi penciptaan lapangan kerja.

Di sisi tata kelola, studi kualitatif CISDI menemukan adanya tarik-menarik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan industri tembakau dalam perumusan kebijakan cukai. Hambatan yang teridentifikasi mencakup indikasi intervensi industri, penolakan dari instansi pemerintah lain, keterbatasan sumber daya untuk memperkuat argumen berbasis bukti, serta perubahan komitmen kepemimpinan.

Peneliti CISDI Gea Melinda menilai pembenahan tata kelola diperlukan agar tujuan perlindungan kesehatan masyarakat tidak tersisih oleh kepentingan sektoral. Ia menyoroti potensi konflik kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan cukai. “Temuan kami menunjukkan adanya konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan cukai, termasuk indikasi intervensi industri tembakau dan belum konsistennya komitmen politik. Ketika kepentingan industri terus menjadi pertimbangan utama, tujuan pengendalian konsumsi produk berisiko tidak dapat dicapai secara optimal,” ujar Gea Melinda, peneliti CISDI.

CISDI mendorong pemerintah menempatkan kesehatan sebagai landasan utama kebijakan cukai, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyusun peta jalan reformasi yang mengikat dan transparan. Organisasi tersebut juga meminta penyiapan langkah mitigasi bagi pekerja dan sektor ekonomi yang berpotensi terdampak dalam jangka panjang.

CISDI turut menekankan pentingnya penyederhanaan struktur tarif secara menyeluruh tanpa menambah lapisan baru. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi peluang konsumen beralih ke rokok yang lebih murah ketika harga rokok meningkat.