CELIOS Soroti Kualitas Lapangan Kerja Era Prabowo Gibran

Efektivitas program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja menjadi sorotan menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, sebagaimana dilansir dari Nasional, kebijakan investasi dan program prioritas perlu dievaluasi berdasarkan kualitas pekerjaan serta keberlanjutan penyerapan tenaga kerja.

Data yang disampaikan Bhima menunjukkan, setiap investasi Rp 1 triliun mampu menyerap sekitar 4.591 pekerja pada 2013. Rasio tersebut turun menjadi 1.417 pekerja pada 2025, sebelum naik tipis menjadi 1.434 pekerja pada semester I-2026.

Menurut Bhima, angka investasi yang besar tidak otomatis mencerminkan keberhasilan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah perlu mempertimbangkan jumlah pekerja yang terserap sekaligus kualitas pekerjaan yang tersedia.

Bhima menjelaskan bahwa perubahan orientasi kebijakan investasi diperlukan untuk memperbesar dampak terhadap ketenagakerjaan.

"Pemerintah perlu menggeser orientasi kebijakan investasi. Jangan hanya mengejar nilai investasi yang besar, tetapi juga memastikan investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas," ujar Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif CELIOS.

Selain investasi, Bhima menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya klaim penciptaan satu juta lapangan kerja. Menurut dia, klaim tersebut perlu ditinjau berdasarkan status pekerjaan dan kepastian keberlanjutan pendapatan pekerja.

CELIOS menemukan bahwa sebagian pekerja dalam program MBG berstatus relawan atau pekerja harian. Lembaga tersebut juga menemukan kasus pekerja yang menjalani waktu kerja lebih dari 11 jam sehari.

Dalam simulasi CELIOS, program MBG berpotensi memicu penurunan total penyerapan tenaga kerja hingga 1,7 juta orang. Potensi tersebut dikaitkan dengan pergeseran aktivitas usaha di sektor makanan dan minuman serta realokasi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan.

Angka 1,7 juta orang tersebut merupakan hasil simulasi CELIOS, bukan data resmi pemerintah. Bhima menekankan perlunya penilaian yang turut memperhitungkan perlindungan pekerja dan dampak program terhadap sektor usaha lain.

"Penciptaan lapangan kerja dari program pemerintah perlu dilihat dari kualitas dan keberlanjutannya. Status pekerjaan, perlindungan pekerja, serta dampak terhadap sektor usaha lain juga harus diperhitungkan," ujar Bhima.

Bhima juga menilai keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) bergantung pada kesiapan pengelola dan model bisnis yang dijalankan. Ia menyoroti perlunya pelatihan manajerial dan bisnis agar pengelola mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan, bukan hanya menguasai aspek teknis.

Untuk memperluas kesempatan kerja, Bhima mendorong pemerintah mengarahkan insentif investasi kepada sektor padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyerap tenaga kerja lokal. Insentif tersebut, menurut dia, perlu disertai target penciptaan pekerjaan formal, peningkatan upah, serta penghitungan biaya fiskal untuk setiap pekerjaan yang tercipta.

Bhima juga menekankan pentingnya memperluas hilirisasi agar investasi memberikan dampak lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan penguatan industri domestik.

"Insentif investasi harus dikaitkan dengan target penyerapan tenaga kerja formal. Pemerintah juga perlu memperluas hilirisasi agar manfaat investasi lebih besar dirasakan melalui penciptaan pekerjaan dan penguatan industri domestik," ujar Bhima.