BTN Tanggapi Klaim Dana Nasabah Rp 17 Miliar

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menghadapi sengketa klaim kehilangan dana nasabah senilai Rp 17 miliar dari Linawati pada Selasa (13/10/2026). Dilansir dari Keuangan, BTN meminta pembuktian hukum atas klaim tersebut karena nilai tuntutan dalam gugatan perdata berbeda dan proses pengadilan masih berjalan.

Menurut Corporate Secretary BTN Ramon Armando, perusahaan belum memiliki data yang mendukung klaim kerugian Rp 17 miliar. BTN menyebut penentuan tanggung jawab dan besaran ganti rugi harus berdasarkan bukti transaksi serta ketentuan hukum.

"BTN tidak pernah menghindari tanggung jawab. Namun, klaim kerugian Rp 17 miliar tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai kewajiban BTN tanpa pembuktian yang jelas. Tuntutan ganti rugi dari nasabah tersebut berubah-ubah dan tidak konsisten sehingga mencurigakan," ujar Ramon Armando, Corporate Secretary BTN.

Dilansir dari Keuangan, keluarga Linawati sebelumnya menyampaikan klaim kehilangan dana sekitar Rp 17 miliar. Dalam gugatan perdata terbaru, nilai tuntutan yang diajukan tercatat sekitar Rp 7 miliar.

Gugatan perdata sebelumnya diputus tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Februari 2025. Linawati kemudian kembali mengajukan gugatan yang masih diperiksa pengadilan.

BTN menyatakan kasus tersebut telah ditangani sejak 2022 melalui pemeriksaan internal, penelusuran transaksi, dan langkah hukum terhadap pihak terkait. Laporan kepada aparat penegak hukum berujung pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada pihak yang dilaporkan.

Ramon Armando menjelaskan bahwa putusan pidana tidak otomatis menentukan tanggung jawab perdata perusahaan maupun nilai ganti rugi. Kedua hal tersebut tetap memerlukan pembuktian dalam proses hukum.

"Kami tegaskan, apabila pengadilan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan BTN bertanggung jawab dan menetapkan besaran ganti rugi, BTN akan membayar. Kami tidak akan menghindar dari kewajiban tersebut. Itu komitmen kami," ujar Ramon Armando, Corporate Secretary BTN.

BTN juga menyebut dalam perkara pidana nomor 734/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM terdapat fakta persidangan mengenai formulir Customer Information File (CIF) yang ditandatangani Linawati dalam kondisi kosong untuk memperoleh penawaran suku bunga tinggi yang disebut berada di luar ketentuan resmi perbankan.