BRIN Perketat Riset Asing dan Sederhanakan Izin Penelitian

Kolaborasi penelitian internasional di Indonesia kini disertai kewajiban untuk memperkuat kapasitas ilmuwan nasional, melakukan alih teknologi, dan menyerahkan data primer hasil penelitian. Dilansir dari Medcom, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menyederhanakan proses perizinan melalui layanan digital terintegrasi agar kerja sama ilmiah berjalan lebih efisien tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Kebijakan tersebut menempatkan manfaat penelitian bagi Indonesia sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan peneliti asing. Selain menghasilkan temuan ilmiah, kegiatan penelitian diharapkan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Iptek Indonesia serta memperkuat penguasaan teknologi di dalam negeri.

Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah BRIN, Mila Kencana, menjelaskan bahwa ketentuan penelitian asing tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif. Pengaturan tersebut juga diarahkan untuk memastikan adanya kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan riset nasional.

Dalam Sosialisasi Perizinan Penelitian Asing dan Registrasi Lembaga Riset di Jakarta, Selasa (13/10), Mila menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat perlu memahami tanggung jawabnya sejak awal kerja sama.

"Kolaborasi dengan pihak asing mewajibkan setiap unsur kelembagaan Iptek maupun mitra kerja di Indonesia untuk memahami kewajiban-kewajiban yang ada, mulai dari menghasilkan luaran yang bermanfaat, melibatkan SDM Iptek Indonesia sesuai kapasitas ilmunya, melakukan alih teknologi, hingga menyerahkan data primer hasil penelitian," kata Mila.

Pelibatan peneliti Indonesia harus disesuaikan dengan kapasitas keilmuan mereka. Dengan demikian, kemitraan internasional tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan penelitian, tetapi juga membuka ruang pengembangan kompetensi dan penguatan kemampuan lembaga riset nasional.

Penyerahan data primer, alih teknologi, dan pencapaian hasil penelitian yang bermanfaat menjadi bagian dari kewajiban yang perlu diperhatikan oleh peneliti asing beserta mitra kelembagaan di Indonesia.

Dasar hukum dan layanan perizinan digital

Pelaksanaan penelitian oleh peneliti dan lembaga Iptek asing mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peraturan BRIN Nomor 22 Tahun 2022. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan bagi persyaratan perizinan penelitian asing di Indonesia.

Selain izin penelitian, pemohon harus memenuhi ketentuan klirens etik sesuai aturan yang berlaku. Pengajuan perizinan dan klirens etik dapat dilakukan melalui portal resmi klirensetik.brin.go.id.

Integrasi layanan memungkinkan informasi yang telah disampaikan dalam proses perizinan dimanfaatkan kembali untuk keperluan administrasi terkait. Mekanisme ini mengurangi kebutuhan untuk memasukkan data yang sama berulang kali ke berbagai instansi.

Penyederhanaan tersebut ditujukan untuk mempermudah peneliti asing dan mitra lokal dalam memenuhi persyaratan. Pada saat yang sama, digitalisasi mendukung efisiensi pelayanan pemerintah serta pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan penelitian.

BRIN juga memperkuat koordinasi lintas lembaga agar pengurusan izin dapat berlangsung secara lebih terpadu. Instansi yang terlibat meliputi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk layanan visa E29 dan izin tinggal terbatas (ITAS) riset, Kepolisian melalui Bareskrim, serta kementerian teknis seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertahanan.

Selain itu, layanan perizinan penelitian asing telah diintegrasikan secara elektronik dengan Kementerian Dalam Negeri melalui layanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP). Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya mengurangi kendala birokrasi yang dapat dihadapi peneliti dan mitra kerja di Indonesia.

Perubahan pendekatan dalam pengawasan riset asing

Anggota Tim Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah BRIN, Sri Wahyono, menerangkan bahwa mekanisme perizinan penelitian asing mengalami perubahan pendekatan. Jika sebelumnya lebih berfokus pada aspek keamanan, sistem yang digunakan saat ini mengedepankan penilaian mandiri berdasarkan integritas dan tanggung jawab pemohon.

Menurut Sri, kewajiban memiliki izin penelitian dari BRIN berlaku bagi kelembagaan Iptek asing, orang asing, serta warga negara Indonesia yang telah berasosiasi dan bekerja untuk kelembagaan Iptek asing.

"Setiap kelembagaan Iptek asing dan/and atau orang asing, termasuk warga negara Indonesia yang telah berasosiasi bekerja untuk kelembagaan Iptek asing, itu wajib memperoleh surat izin penelitian dari BRIN sebagai lembaga yang mewakili pemerintah pusat dalam urusan riset dan inovasi," ujar Sri.

Melalui mekanisme penilaian mandiri, pemohon bertanggung jawab menyampaikan informasi secara benar dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Integritas pemohon menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sistem perizinan tersebut.

Perubahan pendekatan ini tetap menempatkan perlindungan kepentingan nasional dan kepatuhan etik sebagai unsur penting. Kemudahan administrasi tidak menghapus kewajiban peneliti untuk mematuhi ketentuan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja sama riset.

Kepatuhan dan manfaat penelitian bagi Indonesia

Mila juga menyoroti pentingnya kedisiplinan dalam menyampaikan laporan penelitian dan memenuhi kewajiban kerja sama. Aspek tersebut terus diperkuat agar kemudahan layanan berjalan seimbang dengan pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian asing.

Integrasi sistem digital mendukung proses administrasi sekaligus membantu pemantauan kepatuhan pemohon. Dengan tata kelola yang terkoordinasi, BRIN berupaya menjaga keterbukaan terhadap kolaborasi ilmiah internasional tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku.

Manfaat yang menjadi sasaran kebijakan ini mencakup peningkatan kapasitas SDM Indonesia, pengalihan pengetahuan dan teknologi, serta tersedianya data primer hasil penelitian. Seluruh unsur tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kerja sama ilmiah memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Melalui penyederhanaan perizinan, koordinasi antarlembaga, dan penegasan tanggung jawab pemohon, BRIN mendorong pelaksanaan riset internasional yang transparan dan bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap perizinan, klirens etik, pelaporan, dan kewajiban kerja sama tetap menjadi bagian dari tata kelola penelitian asing di Indonesia.