BPK Temukan Keterlambatan Penagihan Sanksi Beasiswa LPDP

Pengelolaan sanksi penerima beasiswa menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan keterlambatan penagihan dan pemulihan dana pada sejumlah program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Berdasarkan laporan yang dilansir dari Detikcom, temuan tersebut mencakup nilai miliaran rupiah dan tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026.

Temuan audit tersebut meliputi 17 kasus pelanggaran Program Beasiswa Native dengan nilai Rp 7,97 miliar. Selain itu, BPK menyoroti penanganan penerima Beasiswa Kolaborasi LPDP dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang mengundurkan diri atau diberhentikan.

Dalam pemeriksaannya, BPK mendapati LPDP belum tepat waktu menerbitkan keputusan sanksi, mencatat piutang, dan melakukan penagihan terhadap 17 kasus pelanggaran Program Beasiswa Native. Total nilai yang menjadi objek penagihan mencapai Rp 7,97 miliar.

Keterlambatan dalam rangkaian proses tersebut berpotensi menyebabkan piutang tidak tertagih. BPK mencatat persoalan ini sebagai bagian dari hasil pemeriksaan pengelolaan dana beasiswa yang perlu ditindaklanjuti.

Dalam IHPS I Tahun 2026, BPK menyatakan, "Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terlambat menerbitkan surat keputusan sanksi, penerbitan piutang, dan/atau tindakan penagihan atas 17 kasus pelanggaran pada Program Beasiswa Native sebesar Rp7,97 miliar," sebagaimana dikutip Detikcom pada Selasa (13/10/2026).

Pengembalian Dana Beasiswa Kolaborasi Menjadi Temuan Audit

Masalah lain berkaitan dengan pelaksanaan Beasiswa Kolaborasi LPDP dan Kemendiktisaintek. Menurut BPK, Manajemen Pelaksana Program Beasiswa Kolaborasi belum menindaklanjuti penerima yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan, meskipun penyaluran dana kepada kelompok tersebut mencapai Rp 6,89 miliar.

Kondisi tersebut menimbulkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp 6,89 miliar. Nilai itu menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditangani melalui tindak lanjut terhadap penerima beasiswa yang tidak lagi melanjutkan program atau telah diberhentikan.

BPK juga menemukan adanya 13 surat keputusan pemberhentian penerima beasiswa yang belum diikuti penagihan sanksi pengembalian. Jumlah dana yang belum ditagihkan berdasarkan surat keputusan tersebut mencapai Rp 1,51 miliar.

Dalam catatannya, BPK menyebut, "Pemulihan kelebihan pembayaran dana beasiswa terlambat diterima sebesar Rp1,51 miliar," sebagai bagian dari temuan terkait pengelolaan Beasiswa Kolaborasi.

Rekomendasi BPK untuk LPDP

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan, BPK merekomendasikan Direktur Utama LPDP mempercepat penagihan serta memperkuat koordinasi dengan kementerian yang berkaitan dengan pelaksanaan program beasiswa. Rekomendasi tersebut mencakup penyelesaian piutang dan pemulihan dana yang belum ditagihkan.

Pertama, LPDP diminta segera menagih dan memastikan penyelesaian piutang dari 17 kasus pelanggaran Program Beasiswa Native. Nilai yang harus diselesaikan melalui langkah tersebut mencapai Rp 7,97 miliar.

Dalam rekomendasinya, BPK menyatakan, "Segera melakukan penagihan dan memastikan penyelesaian piutang pelanggaran beasiswa sebesar Rp7,97 miliar," sebagaimana tercantum dalam IHPS I Tahun 2026.

Kedua, LPDP diminta berkoordinasi dengan Manajemen Pelaksana Program pada Kemendiktisaintek untuk menindaklanjuti proses pemberian sanksi kepada penerima beasiswa yang mengundurkan diri dan/atau dikeluarkan dari program.

Koordinasi tersebut juga ditujukan untuk menagih potensi sanksi pengembalian sebesar Rp 6,89 miliar serta dana beasiswa sebesar Rp 1,51 miliar agar disetorkan ke rekening LPDP. Dengan demikian, tindak lanjut yang direkomendasikan BPK mencakup penyelesaian piutang pelanggaran Program Beasiswa Native sekaligus pemulihan dana pada Beasiswa Kolaborasi.

Dalam rekomendasi yang tercantum pada laporan pemeriksaan, BPK meminta, "Berkoordinasi dengan Manajemen Pelaksana Program pada Kemendiktisaintek dalam rangka menindaklanjuti proses penjatuhan sanksi kepada penerima beasiswa yang mengundurkan diri dan/atau dikeluarkan, serta menagihkan potensi sanksi pengembalian sebesar Rp6,89 miliar dan dana beasiswa sebesar Rp1,51 miliar untuk disetorkan ke rekening LPDP,".