BPK Temukan Keterlambatan Penagihan Dana Beasiswa LPDP

Pengelolaan dana beasiswa di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan keterlambatan penagihan sanksi senilai Rp 7,97 miliar. Temuan tersebut mencakup 17 kasus pelanggaran Program Beasiswa Native, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026, BPK juga mengidentifikasi persoalan penanganan penerima beasiswa yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari program kolaborasi.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kelebihan pembayaran dan menghambat pemulihan dana beasiswa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPDP dinilai terlambat menjalankan sejumlah proses administratif untuk menangani pelanggaran penerima Beasiswa Native. Proses yang dimaksud meliputi penerbitan keputusan sanksi, pencatatan piutang, serta pelaksanaan penagihan kepada pihak yang bersangkutan.

BPK mencatat bahwa keterlambatan tersebut berkaitan dengan 17 kasus yang memiliki nilai penagihan Rp 7,97 miliar. Belum optimalnya proses penagihan menimbulkan risiko piutang tidak tertagih.

Dalam dokumen IHPS I Tahun 2026 yang dikutip DetikEdu pada Selasa (13/10/2026), BPK menjelaskan, "Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terlambat menerbitkan surat keputusan sanksi, penerbitan piutang, dan/atau tindakan penagihan atas 17 kasus pelanggaran pada Program Beasiswa Native sebesar Rp7,97 miliar,". Selain persoalan Beasiswa Native, pemeriksaan juga menyoroti pengelolaan Beasiswa Kolaborasi antara LPDP dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Manajemen pelaksana program belum menindaklanjuti penerima beasiswa yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan, meskipun dana yang telah disalurkan mencapai Rp 6,89 miliar.

Situasi tersebut berpotensi menyebabkan kelebihan pembayaran dengan nilai yang sama, yakni Rp 6,89 miliar. BPK juga menemukan bahwa kewajiban pengembalian dana berdasarkan 13 surat keputusan pemberhentian penerima beasiswa belum ditagihkan secara tuntas. Nilai pengembalian yang belum ditagih berdasarkan 13 keputusan tersebut mencapai Rp 1,51 miliar. BPK menyoroti keterlambatan pemulihan dana itu dalam temuannya, dengan menyatakan, "Pemulihan kelebihan pembayaran dana beasiswa terlambat diterima sebesar Rp1,51 miliar,".

Rekomendasi BPK kepada LPDP

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan, BPK merekomendasikan Direktur Utama LPDP agar memastikan penyelesaian piutang dari 17 kasus pelanggaran Program Beasiswa Native. Nilai yang harus ditagih dan diselesaikan mencapai Rp 7,97 miliar. Rekomendasi lainnya berkaitan dengan koordinasi antara LPDP dan Manajemen Pelaksana Program pada Kemdiktisaintek.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti proses pemberian sanksi kepada penerima beasiswa yang mengundurkan diri maupun dikeluarkan dari program. BPK juga meminta agar potensi sanksi pengembalian sebesar Rp 6,89 miliar dan dana beasiswa sebesar Rp 1,51 miliar ditagihkan. Dana yang berhasil dipulihkan harus disetorkan ke rekening LPDP sesuai rekomendasi pemeriksaan.

Dengan demikian, tindak lanjut yang diminta BPK mencakup penyelesaian piutang pelanggaran Beasiswa Native, penetapan sanksi terhadap penerima beasiswa dalam program kolaborasi, serta pemulihan dana yang belum dikembalikan.

Respons LPDP terhadap hasil pemeriksaan

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP M Lukmanul Hakim menyatakan bahwa lembaganya sedang menjalankan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Pernyataan tersebut disampaikan kepada DetikEdu melalui pesan teks pada Kamis (15/10/2026). Lukmanul menjelaskan bahwa tindak lanjut pemeriksaan mencakup pemeriksaan administrasi, penetapan sanksi, pencatatan piutang, hingga penagihan sesuai peraturan yang berlaku.

Ia menyebut seluruh temuan dalam IHPS I Tahun 2026 menjadi perhatian LPDP. Dalam keterangannya, Lukmanul mengatakan, "Tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK menjadi perhatian LPDP dan terus dilakukan terhadap seluruh temuan yang tercantum dalam IHPS I Tahun 2026, mencakup proses verifikasi, penetapan sanksi, penerbitan piutang, serta pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku,".

LPDP, lanjutnya, juga menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan beasiswa kolaborasi. Koordinasi tersebut mencakup penanganan penerima yang mengundurkan diri atau diberhentikan, penetapan kewajiban pengembalian dana, serta langkah penagihan yang diperlukan.

Lukmanul menyampaikan bahwa upaya tersebut ditujukan untuk memastikan hak dan kewajiban setiap pihak dipenuhi berdasarkan ketentuan program beasiswa. Menurut dia, sebagian rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian. LPDP juga melakukan sejumlah upaya pemulihan, termasuk memperkuat pemantauan kepatuhan penerima beasiswa, mempercepat penyelesaian administrasi, dan mengoptimalkan penagihan dana. Langkah-langkah tersebut masih berjalan seiring dengan penyelesaian rekomendasi BPK.

Mengenai perkembangan tindak lanjut, Lukmanul menyatakan, "Saat ini, sebagian tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan tersebut telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Berbagai langkah pemulihan telah dan terus dilakukan, termasuk penguatan mekanisme monitoring kepatuhan penerima beasiswa, percepatan penyelesaian tindak lanjut administrasi, serta optimalisasi proses penagihan dan pemulihan dana,". Ia menegaskan bahwa penyelesaian rekomendasi akan mengikuti target yang telah ditetapkan. Lukmanul menyampaikan komitmen LPDP melalui pernyataan, "LPDP berkomitmen untuk menuntaskan seluruh tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan sesuai target penyelesaian yang telah ditetapkan dan memastikan pengelolaan program beasiswa dilaksanakan secara tertib, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,".