BPJS Kesehatan Bantah Pangkas Kuota Pasien JKN

BPJS Kesehatan membantah menetapkan kebijakan pemangkasan kuota pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setelah muncul keluhan mengenai berkurangnya jumlah pasien yang dapat diperiksa setiap hari di sejumlah rumah sakit. Dilansir dari Nasional, Rizzky menyampaikan penjelasan tersebut kepada Kompas.com pada Rabu (28/10/2026).

Keluhan warganet menyebut kuota pasien yang sebelumnya mencapai 100 orang per hari berkurang menjadi 40 orang. Perubahan tersebut dikhawatirkan membuat peserta JKN kesulitan mendapatkan pemeriksaan pada hari yang sama ketika kapasitas pelayanan telah terpenuhi.

Rizzky menegaskan bahwa perubahan jumlah pasien yang dilayani tidak berarti BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan pengurangan kuota secara nasional.

"Kami menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak menetapkan kebijakan pemangkasan kuota pelayanan pasien JKN tersebut," ujar Rizzky kepada Kompas.com.

Menurut Rizzky, kapasitas pelayanan poliklinik bergantung pada kemampuan fasilitas kesehatan, durasi praktik dokter, serta waktu yang diperlukan untuk memeriksa setiap pasien. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah pasien yang dapat dilayani setiap hari.

Pengaturan kapasitas bertujuan menjaga mutu pelayanan dan memastikan pemeriksaan sesuai kebutuhan medis. Karena itu, jumlah pasien yang dapat diterima berbeda antara satu rumah sakit dan poliklinik dengan fasilitas lainnya.

Rizzky juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan terus berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan peserta JKN memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di tengah keterbatasan kapasitas poliklinik, peserta JKN yang mengalami kondisi gawat darurat dapat langsung mendatangi instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit terdekat tanpa mengikuti antrean pemeriksaan poliklinik.

Kriteria kegawatdaruratan meliputi kondisi yang mengancam nyawa, gangguan jalan napas atau pernapasan, gangguan sirkulasi, penurunan kesadaran, gangguan hemodinamik, serta kondisi lain yang memerlukan tindakan medis segera.

Rizzky menegaskan bahwa akses penanganan darurat tersebut berlaku bagi pasien yang memenuhi kriteria medis, termasuk di rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Apabila kondisi pasien memenuhi kriteria gawat darurat maka tidak mengikuti alur antrean, bisa langsung ke IGD," ujar Rizzky.

Untuk kendala pelayanan, peserta JKN dapat menyampaikan pengaduan melalui petugas BPJS SATU! yang tersedia di rumah sakit. Peserta juga dapat menghubungi Care Center BPJS Kesehatan melalui nomor 165 untuk memperoleh informasi atau melaporkan keluhan.

Peserta disarankan memeriksa jadwal praktik dokter dan ketersediaan layanan poliklinik sebelum berkunjung, khususnya untuk pemeriksaan rutin.