Bitcoin Melemah Saat Demokrat Berpeluang Kuasai Kongres AS

Ketidakpastian politik Amerika Serikat menambah tekanan terhadap pasar aset kripto, terutama Bitcoin. Peluang Partai Demokrat mengambil alih Kongres dalam pemilu sela memunculkan kekhawatiran mengenai kelanjutan kebijakan regulasi kripto yang selama ini mendapat dukungan pemerintahan Donald Trump dan industri aset digital, dilansir dari Internasional.

Pada perdagangan Asia, Rabu (4/11), Bitcoin sempat terkoreksi 1,6%. Berdasarkan laporan Bloomberg, sekitar pukul 10.30 waktu Singapura, mata uang kripto dengan kapitalisasi terbesar tersebut berada di level US$76.600 atau setara sekitar Rp1,39 miliar per keping.

Tekanan pasar tidak hanya berkaitan dengan perkembangan politik. Industri kripto juga masih menghadapi dampak peretasan Binance senilai US$6,3 miliar atau sekitar Rp114,4 triliun yang terjadi pada pekan sebelumnya.

Potensi perubahan komposisi kekuasaan di parlemen AS menjadi perhatian investor karena dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintah terhadap perusahaan aset digital.

Partai Demokrat sebelumnya dipandang memiliki peluang besar merebut mayoritas kursi House of Representatives atau DPR AS. Kemungkinan penguasaan Senat oleh partai yang sama juga menjadi perhatian pasar.

Apabila kedua lembaga legislatif tersebut dikuasai Demokrat, posisi politik Kongres berpotensi berbeda dengan pemerintahan Donald Trump yang berasal dari Partai Republik.

Perbedaan kepentingan tersebut dapat memperlambat pembentukan aturan yang diharapkan industri kripto. Selain kemungkinan tertundanya pembahasan kebijakan, perusahaan aset digital juga berpotensi menghadapi pengawasan yang lebih ketat.

Investor pun mempertimbangkan risiko perubahan prioritas pemerintah AS terhadap sektor kripto. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang membebani sentimen perdagangan Bitcoin.

Clarity Act Menghadapi Ketidakpastian Pembahasan

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perkembangan Clarity Act. Rancangan undang-undang tersebut dinilai penting bagi industri aset kripto Amerika Serikat, tetapi proses pembahasannya dilaporkan mengalami kebuntuan di Senat.

Perubahan penguasaan komite di Kongres dapat memengaruhi kelanjutan proses legislasi. Akibatnya, rancangan aturan tersebut berpotensi kembali memasuki tahap perundingan apabila susunan kekuasaan politik berubah.

Analis BTC Markets, Rachael Lucas, menilai perubahan kendali politik dapat memengaruhi proses pembahasan Clarity Act. Menurutnya, kondisi rancangan undang-undang yang sudah terhambat membuat kelanjutannya tidak bisa dianggap sebagai proses yang otomatis.

Rachael Lucas menyampaikan, "Dengan Clarity Act yang sudah terhenti di Senat, perubahan kendali komite kemungkinan besar akan membuat aturan tersebut dinegosiasikan ulang, bukan langsung dihidupkan kembali. Pasar juga sebagian besar sudah memperhitungkan kemungkinan tersebut," dikutip dari The Business Times.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan perubahan komposisi Kongres telah menjadi salah satu risiko yang diperhitungkan pelaku pasar. Perhatian investor kini tidak hanya tertuju pada pergerakan harga, tetapi juga pada kepastian proses pembentukan regulasi.

Sentimen Pasar Kripto Masih Tertekan

Selain persoalan regulasi, kondisi pasar aset berisiko secara keseluruhan turut memengaruhi pergerakan Bitcoin. Pelemahan saham teknologi dan ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor tambahan yang membebani sentimen investor.

Chief Investment Officer Ericsenz Capital, Damien Loh, menggambarkan kondisi pasar dalam jangka pendek sebagai situasi yang diliputi ketakutan moderat. Sementara itu, ketidakpastian untuk periode lebih panjang masih menjadi perhatian pelaku pasar.

Damien Loh mengatakan, "Sentimen jangka pendek menunjukkan ketakutan karena pasar kripto masih mengikuti pergerakan aset berisiko secara keseluruhan. Ditambah aksi jual saham teknologi dan kemungkinan dimulainya kembali perang di Timur Tengah, kondisi tersebut memberikan tekanan ke bawah,".

Dengan demikian, tekanan terhadap Bitcoin dalam periode tersebut berkaitan dengan beberapa faktor sekaligus, mulai dari prospek regulasi AS, perubahan peta politik Kongres, hingga pelemahan aset berisiko dan ketidakpastian geopolitik.