BI Perketat Pengawasan QRIS untuk Cegah Transaksi Ilegal

Bank Indonesia (BI) memperketat pengawasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mencegah transaksi ilegal melalui empat langkah strategis. Kebijakan ini mencakup verifikasi merchant, deteksi aktivitas mencurigakan, penguatan akuntabilitas penyedia jasa pembayaran, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum, sebagaimana dilansir dari Keuangan berdasarkan keterangan BI dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (21/10/2026). Dalam keterangannya, Filianingsih menjelaskan bahwa penguatan pengawasan dilakukan melalui empat pendekatan yang menyasar merchant, penyedia jasa pembayaran (PJP), dan merchant aggregator. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan transaksi sekaligus melindungi konsumen dari penyalahgunaan infrastruktur pembayaran digital. “Paling tidak ada empat langkah strategis yang Bank Indonesia tempuh saat ini,” ujar Filianingsih dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/10/2026).

Pendekatan pertama berfokus pada tata kelola dan proses verifikasi merchant oleh PJP maupun merchant aggregator. Pemeriksaan mencakup penerapan prinsip mengenali pelanggan atau know your customer (KYC), termasuk identitas, bidang usaha, profil bisnis, legalitas, dan jenis transaksi yang dilakukan.

BI juga meminta penyedia jasa pembayaran menjalankan uji tuntas pelanggan secara berkelanjutan. Proses ini bertujuan memantau aktivitas serta pola transaksi merchant setelah tahap verifikasi awal selesai. Langkah kedua menitikberatkan pada peningkatan kemampuan mendeteksi dan memitigasi transaksi mencurigakan. Salah satu indikator yang perlu ditindaklanjuti adalah transaksi QRIS yang terus berlangsung pada tengah malam dengan nominal sama, meskipun jam operasional usaha merchant seharusnya telah berakhir.

Selain pemantauan pola transaksi, BI memanfaatkan daftar hitam merchant atau merchant blacklist untuk menangani pelaku usaha yang terindikasi menyalahgunakan layanan pembayaran. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi dan membatasi aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pendekatan ketiga berkaitan dengan pertanggungjawaban PJP dan merchant aggregator. BI memperkuat pengawasan berkala terhadap merchant serta menyiapkan tindakan terhadap penyedia layanan yang terbukti memfasilitasi transaksi ilegal.

Bentuk penindakan yang dapat diterapkan mencakup pembatasan kegiatan usaha, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin PJP. Langkah tersebut bergantung pada hasil pengawasan dan pembuktian adanya fasilitasi transaksi ilegal. Pendekatan keempat dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan otoritas terkait, kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum.

Sinergi tersebut diarahkan untuk menangani berbagai bentuk pelanggaran dalam penggunaan QRIS. Filianingsih menegaskan bahwa pengembangan QRIS tidak hanya berorientasi pada perluasan penggunaan, tetapi juga mencakup penjagaan integritas sistem pembayaran dan perlindungan konsumen. BI menempatkan aspek keamanan dan keandalan sebagai bagian dari pengelolaan layanan pembayaran tersebut.

Melalui rangkaian kebijakan itu, BI berupaya mempertahankan QRIS sebagai sarana pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, sekaligus menekan risiko pemanfaatannya untuk kegiatan ilegal.