BFI Finance Pangkas Pendanaan Dolar AS Menjadi 8 Persen

Perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan berbasis Dolar Amerika Serikat (AS) menjadi 8% pada kuartal III-2026. Kebijakan tersebut terjadi di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah dan dipengaruhi ketersediaan sumber pendanaan dalam mata uang domestik yang lebih kompetitif, dilansir dari Keuangan.

Berdasarkan presentasi investor BFIN, porsi pendanaan perusahaan dalam Dolar AS tercatat sebesar 15% pada akhir 2025. Angka tersebut turun menjadi 8% pada kuartal III-2026.

Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono menjelaskan, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pinjaman valuta asing yang telah jatuh tempo. Sementara itu, penambahan pinjaman baru dalam Dolar AS sepanjang 2026 tidak sebesar jumlah pinjaman yang jatuh tempo.

"Sebab, adanya sumber pendanaan yang lebih kompetitif dalam mata uang Rupiah," ujar Sudjono kepada Kontan, Rabu (4/11).

Sudjono menyebut pelemahan Rupiah bukan menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam memilih jenis pinjaman. Pasalnya, seluruh pendanaan dalam valuta asing, termasuk Dolar AS, akan dilindungi melalui mekanisme lindung nilai atau hedging.

Menurut Sudjono, keputusan menggunakan pendanaan valuta asing bergantung pada perhitungan biaya setelah memperhitungkan lindung nilai, tenor, serta kondisi pasar. Apabila biaya pendanaan masih relatif tinggi, perusahaan tidak akan memprioritaskan pinjaman dalam mata uang asing.

"Hal itu karena BFI Finance memiliki fleksibilitas dalam menentukan jenis pinjaman, baik berupa pinjaman dalam mata uang Rupiah maupun US$, serta berasal dari perbankan atau dari pasar obligasi," tutur Sudjono.

Dalam pengelolaan sumber dana, BFI Finance melakukan diversifikasi untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendanaan dengan jumlah memadai dan persyaratan yang tidak memberatkan. Perusahaan juga mempertimbangkan kesesuaian tenor pinjaman dengan pembiayaan yang disalurkan.

"Pada dasarnya, perusahaan akan memprioritaskan pinjaman yang memiliki tenor yang sama dengan tenor pembiayaan, sehingga tidak terjadi mismatch," ujar Sudjono.

Sudjono menambahkan, keseimbangan antara pinjaman perbankan dan penerbitan obligasi diperlukan untuk menjaga fleksibilitas pendanaan sekaligus menghindari ketergantungan terhadap satu sumber dana. Faktor lain yang dipertimbangkan mencakup kondisi pasar keuangan, biaya pendanaan, ketersediaan dan kebutuhan dana, serta profil risiko perusahaan.

Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pendanaan industri multifinance masih didominasi sektor perbankan. Hingga Juni 2026, pinjaman dari perbankan mencapai Rp 283,49 triliun atau setara 74,33% dari total pendanaan industri sebesar Rp 381,39 triliun.

Kontributor terbesar kedua berasal dari penerbitan surat berharga dengan nilai pendanaan mencapai Rp 72,16 triliun berdasarkan data OJK per Juni 2026.