BEI Siapkan Dividen Perdana untuk Pemegang Saham

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan pembagian dividen perdana kepada pemegang sahamnya yang berasal dari anggota bursa, terutama perusahaan sekuritas, sebagai bagian dari proses demutualisasi pasar modal. Dilansir dari Investasi, agenda tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 Oktober 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, rencana pembagian dividen mengacu pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026.

Anggota bursa yang saat ini menjadi pemegang saham BEI akan memperoleh manfaat dari rencana tersebut. Jeffrey menyatakan bahwa pembagian dividen menjadi salah satu prioritas perseroan dan akan diajukan kepada pemegang saham dalam RUPSLB. Pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme persetujuan yang berlaku.

"Pembagian dividen ini tentunya menjadi hal yang BEI prioritaskan, tanpa penundaan untuk pelaksanaannya secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pembagian dividen menjadi salah satu agenda yang akan kami mintakan persetujuan dalam RUPSLB yang digelar 28 Oktober 2026," ujar Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

BEI telah berkoordinasi dengan OJK dengan memasukkan rencana pembayaran dividen ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BEI untuk 2027. Dokumen tersebut masih memerlukan persetujuan regulator sebelum pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai aturan. Jeffrey juga menegaskan bahwa proses demutualisasi harus tetap sejalan dengan mandat UU P2SK. Salah satu prinsip yang harus dipertahankan adalah independensi BEI dalam menjalankan fungsi dan tata kelolanya.

Besaran dividen yang akan dibagikan serta nilai yang diterima masing-masing anggota bursa belum diumumkan. Keputusan pemegang saham dalam RUPSLB dan persetujuan OJK terhadap RKAT 2027 menjadi bagian dari tahapan yang berkaitan dengan rencana tersebut. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyambut baik inisiatif pembagian dividen perdana itu. Hekal juga menjabat Ketua Panitia Kerja Revisi UUP2SK, undang-undang yang mengatur demutualisasi BEI.

"Saya menyambut baik rencana dan inisiatif BEI membagikan dividen untuk pertama kalinya. Ini menjadi insentif kepada teman-teman pemegang saham BEI dalam rangka menyambut mandat UU P2SK terkait demutualisasi dan juga angin segar bagi perusahaan sekuritas untuk turut mendukung dan melaksanakan reformasi pasar modal," ujar Mohamad Hekal, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Hekal menambahkan bahwa Jeffrey Hendrik beserta jajaran direksi BEI telah menyiapkan langkah-langkah untuk menjalankan mandat demutualisasi dan menginisiasi pembagian dividen.

Pelaksanaan langkah tersebut tetap berada dalam pengawasan OJK dan harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Demutualisasi merupakan perubahan struktur kepemilikan dan tata kelola bursa yang sebelumnya dimiliki oleh anggota bursa. Dalam kerangka UU P2SK, proses ini menjadi bagian dari reformasi pasar modal Indonesia, sementara rencana pembagian dividen berkaitan dengan manfaat kepemilikan saham bagi perusahaan sekuritas yang menjadi pemegang saham BEI.