BEI Setujui Saldo Laba Rp 2 Triliun dan Dividen Rp 1,56 Triliun

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyetujui penggunaan saldo laba ditahan sebesar Rp 2 triliun dan pembagian dividen tunai Rp 1,56 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada Rabu (28/10/2026). Keputusan tersebut mencakup penguatan cadangan operasional, pengembangan perusahaan, dan penyesuaian anggaran dasar, dilansir dari Investasi.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, dana laba ditahan akan dialokasikan sebagai cadangan operasional dan pengembangan perusahaan. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.

Dalam konferensi pers pada Rabu (28/10/2026), Jeffrey menyampaikan bahwa persetujuan pemegang saham berkaitan dengan saldo laba ditahan dalam laporan keuangan auditan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026.

"Pemegang saham menyetujui penggunaan saldo laba ditahan perseroan dalam Laporan Keuangan Auditan periode berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 setelah disetujuinya RKAT 2027 dan Anggaran Dasar oleh OJK," kata Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

Besaran saldo laba ditahan yang digunakan mencapai Rp 2 triliun. Menurut Jeffrey, keputusan tersebut didasarkan pada Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur pemegang saham bursa efek.

Selain penggunaan saldo laba ditahan, RUPSLB menyetujui pembagian dividen tunai khusus dengan total nilai Rp 1,56 triliun. Dividen tersebut setara dengan Rp 17.000 per saham dan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perusahaan pada 27 Oktober 2026.

Jeffrey menjelaskan bahwa penetapan penerima dividen mengacu pada daftar pemegang saham BEI yang tercatat pada tanggal tersebut.

"Dividen tunai khusus diberikan kepada para pemegang saham BEI yang berhak sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2026, dengan total nilai sebesar Rp 1,56 triliun," ujar Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

RUPSLB juga menyetujui perubahan anggaran dasar BEI sebagai bagian dari penyesuaian terhadap ketentuan demutualisasi bursa efek. Perubahan tersebut diselaraskan dengan POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.

Namun, keputusan mengenai perubahan anggaran dasar belum berlaku efektif setelah RUPSLB. Menurut penjelasan Jeffrey, implementasinya masih menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum.