Bank Tambah Surat Berharga Saat Pertumbuhan Kredit Melambat

Sejumlah bank di Indonesia meningkatkan kepemilikan surat berharga ketika pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) masih terbatas. Berdasarkan data terbaru hingga 16 Oktober 2026, perbankan memperbesar investasi pada surat berharga negara (SBN) sambil mengelola kebutuhan likuiditas dan pendanaan untuk mendukung penyaluran kredit, dilansir dari Keuangan.

Data menunjukkan kepemilikan SBN oleh perbankan mencapai Rp 1.242 triliun per 16 Oktober 2026, meningkat 7,71% dalam sebulan. Pada periode yang sama, kredit perbankan tumbuh 0,47% secara bulanan menjadi Rp 9.178 triliun, sedangkan DPK naik 0,45% menjadi Rp 10.413 triliun.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menjelaskan bahwa bank kini menggunakan sumber pendanaan yang lebih beragam, tidak hanya mengandalkan DPK untuk membiayai kegiatan usaha.

“Beberapa bank ada yang menerbitkan obligasi rupiah dan valas,” ujar David Sumual.

Menurut David, perbankan juga mulai menyeimbangkan kembali komposisi kepemilikan surat berharga seiring kebutuhan meningkatkan penyaluran kredit pada sisa tahun ini.

SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai kemampuan bank meningkatkan kredit sekaligus mempertahankan investasi surat berharga didukung sumber likuiditas lain. Sumber tersebut meliputi penempatan antarbank, pelunasan aset produktif, pinjaman antarbank, dan transaksi repo.

Trioksa menjelaskan bahwa surat berharga dapat menghasilkan pendapatan kupon sekaligus mendiversifikasi aset produktif. SBN yang memenuhi persyaratan juga dapat menjadi aset likuid berkualitas tinggi dan digunakan dalam transaksi repo.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ekspansi kredit dan investasi surat berharga secara bersamaan perlu memperhitungkan pertumbuhan aset, ketersediaan pendanaan, serta risiko perubahan suku bunga.

Perbedaan strategi terlihat pada kinerja sejumlah bank. Hingga Agustus 2026, kredit Bank Negara Indonesia (BNI) meningkat 0,74% secara bulanan menjadi Rp 977,17 triliun, sedangkan DPK turun 0,88% menjadi Rp 1.124 triliun. Pada saat yang sama, kepemilikan surat berharga BNI bertambah 1,13% menjadi Rp 175,28 triliun.

Data BNI juga mencatat kenaikan liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo sebesar 68% dalam sebulan menjadi Rp 12,84 triliun.

Sementara itu, CIMB Niaga mengalami penurunan kredit sebesar 0,96% secara bulanan menjadi Rp 228,43 triliun. DPK bank tersebut tumbuh 3,87% menjadi Rp 268,6 triliun, sedangkan kepemilikan surat berharganya meningkat 15,37% menjadi Rp 73,14 triliun.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyebut tingginya biaya dana sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kondisi penyaluran kredit. Menurut dia, biaya pendanaan yang mahal turut mendorong tingginya bunga kredit, sehingga permintaan pembiayaan menjadi lebih terbatas, terutama pada segmen ritel dan usaha kecil menengah (UKM).

Dalam kondisi tersebut, CIMB Niaga berupaya mengoptimalkan pemanfaatan likuiditas sesuai kebutuhan nasabah. Lani menjelaskan bahwa bank mengarahkan sebagian besar likuiditas untuk memenuhi kebutuhan nasabah utama melalui layanan pengelolaan kekayaan.

“Mayoritas likuiditas kami salurkan sesuai kebutuhan nasabah prima lewat produk wealth management,” ujar Lani Darmawan.

Lani menilai keberlanjutan tren penambahan surat berharga akan bergantung pada perkembangan pasar, terutama perubahan biaya dana dan permintaan kredit dari pelaku usaha.

Trioksa memperkirakan kecenderungan bank menambah surat berharga sambil meningkatkan penyaluran kredit masih berlanjut hingga akhir 2026. Namun, penurunan DPK ketika aset produktif berkembang agresif dapat meningkatkan biaya dana, menekan margin bunga bersih, dan memperlebar kesenjangan likuiditas.

“Untuk itu, perbankan perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, investasi surat berharga, dan sumber pendanaan yang stabil agar ekspansi tetap berkelanjutan tanpa meningkatkan risiko likuiditas secara berlebihan,” ujar Trioksa Siahaan.