Pengacara Nilai Banding Manchester City dalam Kasus Finansial Sulit

Upaya Manchester City membatalkan putusan dalam kasus 115 pelanggaran aturan finansial Premier League menghadapi tantangan hukum yang berat. Pengacara olahraga James Severn menilai klub harus membuktikan adanya kesalahan material dalam keputusan komisi agar bandingnya dapat diterima, sebagaimana dilansir dari Internasional.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang berlangsung pada periode 2009-10 hingga 2017-18. Manchester City membantah tuduhan itu dan menyatakan memiliki bukti yang tidak terbantahkan untuk menunjukkan adanya kekeliruan dalam putusan sebelumnya.

Menurut Severn, ketidaksetujuan terhadap hasil pemeriksaan saja tidak cukup untuk membatalkan keputusan. Klub perlu menunjukkan kesalahan hukum, prinsip, atau fakta yang berdampak langsung pada hasil keputusan, maupun ketidakadilan prosedural yang serius.

Severn menjelaskan bahwa standar pembuktian dalam proses banding mengharuskan Manchester City mengidentifikasi kekeliruan yang benar-benar memengaruhi putusan komisi.

"Manchester City harus mengidentifikasi kesalahan material dalam hukum, prinsip atau fakta, atau ketidakadilan prosedural serius yang secara material memengaruhi keputusan Komisi," ujar Severn.

Dewan Banding memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut, mengubah putusan sebelumnya, atau menetapkan keputusan lain yang dinilai sesuai. Hasilnya bergantung pada kemampuan klub memenuhi persyaratan dalam proses banding.

Dalam pembelaannya, Manchester City menyatakan mempunyai bukti yang dapat memperlihatkan adanya kesalahan material dalam keputusan yang dipersoalkan. Salah satu fokusnya adalah penelusuran asal-usul dana yang menjadi bagian dari perkara finansial tersebut.

Severn menilai dokumen transaksi dan catatan keuangan yang dibuat ketika pembayaran berlangsung dapat membantu klub menjelaskan sumber dana. Bukti yang relevan mencakup rekening bank, catatan pemerintah, serta dokumen pembayaran yang menunjukkan aliran uang secara jelas.

"Rekening bank, catatan pemerintah dan dokumen pembayaran yang dibuat pada saat itu dapat menjadi bukti kuat jika semuanya menunjukkan jejak audit yang jelas bahwa dana yang dipermasalahkan berasal dari pemerintah Abu Dhabi dan bukan dari pemilik," ujar Severn.

Dokumen tersebut berpotensi mendukung argumentasi Manchester City mengenai asal dana yang dipermasalahkan. Namun, kekuatan pembelaan itu juga bergantung pada apakah bukti yang diajukan mampu menggoyahkan temuan komisi sebelumnya.

Severn menyoroti kemungkinan bahwa dokumen tersebut sebenarnya sudah diperiksa dalam proses pengambilan keputusan awal. Jika komisi telah mempertimbangkannya tetapi tetap menyimpulkan bahwa pengaturan pendanaan itu merupakan rekayasa, klub akan menghadapi kesulitan untuk membuktikan adanya kesalahan material.

"Namun, jika bukti tersebut sebelumnya sudah berada di hadapan Komisi, yang tetap menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan rekayasa, Manchester City akan menghadapi perjuangan berat untuk menunjukkan bahwa temuan tersebut secara material salah," kata Severn.

Dengan demikian, keberadaan dokumen keuangan saja tidak otomatis membatalkan putusan. Manchester City perlu menunjukkan bahwa bukti tersebut berkaitan langsung dengan kekeliruan material dalam keputusan yang kini sedang menjadi objek banding.