Bahlil Minta Pertamina Tambah Kapal Pengangkut BBM

Pemerintah meminta Pertamina menambah armada kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) untuk memperlancar pasokan ke sejumlah daerah, terutama dari Jawa Timur menuju Bali. Langkah ini ditempuh karena kendala distribusi masih berpotensi menghambat penyaluran meskipun persediaan BBM nasional mencukupi, dilansir dari Nasional. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan stok BBM nasional berada pada kisaran 16 hingga 18 hari.

Ia menyampaikan informasi tersebut kepada wartawan di Jakarta pada Jumat (16/10), berdasarkan laporan Pertamina yang diterimanya. Bahlil menegaskan bahwa persoalan utama saat ini terletak pada jalur pengiriman, bukan pada ketersediaan BBM nasional maupun operasional kilang. Penambahan kapal diharapkan membantu pengiriman bahan bakar menuju wilayah yang membutuhkan pasokan.

Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan kondisi persediaan BBM berdasarkan laporan perusahaan energi tersebut.

"Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina, secara nasional stok kita, BBM, di 16-18 hari. Jadi, stok BBM nasional aman," ujar Bahlil Lahadalia. Selain memperlancar distribusi, pemerintah memantau persediaan BBM beroktan RON 90 yang ketahanan stoknya masih di bawah 20 hari. Bahlil menjelaskan perubahan pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi kondisi tersebut karena sebagian konsumen beralih dari BBM beroktan lebih tinggi ke RON 90.

Meski ketahanan stok RON 90 belum mencapai 20 hari, Bahlil memastikan persediaannya masih aman. Ia memperkirakan ketahanan stok jenis BBM tersebut dapat kembali mencapai 20 hari dalam waktu sekitar satu pekan. Di luar persoalan pengiriman, pemerintah juga menyoroti penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berpotensi menghambat penyaluran kepada masyarakat yang berhak menerima. Salah satu modus yang menjadi perhatian adalah penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi untuk membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar.

BBM yang dibeli melalui cara tersebut kemudian dijual kembali dengan harga industri. Pemerintah meminta aparat penegak hukum memperketat pengawasan serta menindak praktik penyalahgunaan subsidi energi agar penyalurannya tetap sesuai sasaran.