Trump Longgarkan Sanksi dan Tambah Pasokan Diesel Rusia

Pasokan diesel Rusia ke pasar AS dan global menjadi perhatian setelah pemerintahan Trump melonggarkan sementara sanksi terhadap bahan bakar Rusia, dilansir dari Internasional.

Kebijakan tersebut sebelumnya dirancang untuk membatasi pendapatan Moskow terkait perang di Ukraina. Kesepakatan baru ini memungkinkan masuknya tambahan pasokan energi dari Rusia.

Dalam pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Trump mengatakan kedua negara menyepakati pengiriman lebih dari 300.000 metrik ton diesel. Jumlah itu setara dengan sekitar 2,25 juta barel bahan bakar.

Trump melalui media sosial menyebut pembicaraan tersebut berlangsung sangat sukses. Ia juga menyampaikan Rusia akan memasok tambahan 500.000 ton pada November dan 1 juta ton lagi setelahnya.

Pasokan lanjutan itu masih bergantung pada kondisi kilang diesel Rusia yang mengalami kerusakan akibat serangan Ukraina. Departemen Keuangan AS menerbitkan lisensi impor diesel Rusia hingga 7 April 2027.

Sebelumnya, pada Oktober 2025, AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak Rusia terkait perang yang dimulai Moskow pada 2022. Kesepakatan terbaru berpotensi menambah pemasukan Rusia.

Sejumlah analis menilai volume pasokan tersebut belum tentu cukup untuk menurunkan harga diesel secara berkelanjutan. Pasokan yang dijanjikan dinilai masih terbatas dibandingkan ekspor Rusia saat kilang beroperasi normal.

Rory Johnston, peneliti pasar minyak sekaligus pendiri CommodityContext.com, menilai jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan kemampuan ekspor diesel Rusia dalam kondisi produksi normal.

Analis Wood Mackenzie Jim Mitchell menyebut pasokan itu bukan solusi menyeluruh, melainkan tambahan di tengah kondisi pasar diesel yang ketat.

Harga diesel menjadi perhatian pemerintah AS karena bahan bakar ini digunakan untuk pertanian, pemanas rumah, dan transportasi barang. Kenaikan harga dapat meningkatkan biaya produksi serta logistik.

Menurut kelompok otomotif AAA, harga rata-rata diesel di AS mencapai US$ 6,28 per galon pada Kamis (8/10/2026). Angka tersebut meningkat sekitar 70% sejak AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Setelah pengumuman kesepakatan Rusia-AS, kontrak berjangka diesel AS turun hampir 5% dan diperdagangkan pada US$ 4,64 per galon.

Sebelumnya, pemerintahan Trump juga mendorong langkah lain untuk menambah pasokan, termasuk meminta negara-negara sekutu melepas cadangan darurat dan memperluas akses diesel merah bebas pajak bagi peralatan pertanian.

Trump menegaskan penurunan harga bahan bakar bagi warga AS, terutama petani, peternak, dan pengemudi truk, menjadi salah satu prioritas pemerintahannya.

Utusan Putin, Kirill Dmitriev, menyambut positif kerja sama Rusia dan AS melalui unggahan di platform X. Ia juga meminta agar izin ekspor diesel diberikan kepada seluruh perusahaan minyak utama Rusia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengkritik kesepakatan tersebut ketika delegasi Ukraina berada di AS untuk membahas upaya penyelesaian perang.

"Hadiah untuk Putin tidak akan membawa perdamaian atau manfaat bagi dunia yang beradab. Rusia akan membalasnya dengan lebih banyak teror dan pengkhianatan," tulis Zelenskiy di X.

Kritik juga disampaikan anggota Partai Republik Don Bacon. Ia menilai Washington seharusnya menerapkan sanksi tambahan yang baru disahkan Kongres daripada melonggarkan pembatasan terhadap Rusia.

"Sekarang saatnya menggunakan sanksi tersebut untuk menekan mesin perang Putin, bukan memberi hadiah kepada seorang diktator dengan menyerahkan lebih banyak uang kepadanya ketika ia terus menargetkan dan membunuh warga sipil Ukraina," kata Bacon melalui X.

Di tengah tekanan harga energi, Trump juga dikabarkan akan mengarahkan pejabat pemerintah untuk mencari cara mengendalikan harga diesel.

Tiga sumber industri mengatakan arahan tersebut berpotensi diterbitkan dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan dalam bentuk memorandum presiden.

Arahan itu disebut akan mendorong pemerintah mencari cara mengatasi regulasi tingkat lokal dan negara bagian yang menghambat produksi energi.

Pemerintah AS juga mempertimbangkan penggunaan Defense Production Act DPA, undang-undang era Perang Dingin yang memberi presiden kewenangan mendukung peningkatan produksi barang penting.

Melalui DPA, pemerintah dapat memberikan pinjaman atau jaminan pinjaman untuk memperluas manufaktur domestik serta meminta perusahaan memprioritaskan kontrak pemerintah bagi barang yang dinilai penting.

Gedung Putih sebelumnya mempertimbangkan penggunaan aturan tersebut untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak. Konflik dengan Iran kembali menyoroti kerentanan pasokan energi AS terhadap gangguan distribusi dan lonjakan harga.

Namun, para eksekutif industri pengolahan minyak menyampaikan kepada pejabat pemerintah bahwa dana federal lebih efektif digunakan untuk meningkatkan efisiensi atau memperluas kilang yang sudah ada.

Pembangunan kilang baru dinilai membutuhkan biaya lebih besar dan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.