APINDO Dorong Insentif Kelas Menengah Perkuat Daya Beli

Daya beli kelas menengah menjadi perhatian setelah tekanan konsumsi masyarakat terlihat dalam survei outlook mid-year APINDO. Dilansir dari Nasional, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO Shinta W. Kamdani mendorong pemerintah memberikan insentif yang lebih tepat sasaran.

Shinta menilai penurunan jumlah masyarakat kelas menengah berpengaruh terhadap kemampuan belanja. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu diarahkan agar kelompok ini tetap mampu menopang konsumsi domestik. "Kalau kita lihat data dari survei yang ada di outlook mid year APINDO, kelihatan memang ada pengaruh terhadap daya beli.

Makanya, insentif juga harus diarahkan untuk mendukung kelas menengah," ujar Shinta dalam forum di Jakarta belum lama ini.

Menurut Shinta, dukungan untuk kelas menengah dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal. Bentuknya antara lain optimalisasi perpajakan, dukungan sektor transportasi, hingga insentif perumahan.

Namun, ia menekankan bahwa tantangan utama bukan hanya menciptakan program baru. Pelaksanaan berbagai kebijakan yang sudah tersedia juga perlu dipastikan berjalan efektif dan mudah dimanfaatkan masyarakat maupun dunia usaha. "Jadi, pemerintah mungkin sudah memberikan banyak inisiatif untuk insentif, tetapi apakah itu benar-benar terefleksi dan bisa dimanfaatkan di lapangan? Ini bisa dibilang belum sepenuhnya tepat sasaran," katanya.

Salah satu contoh yang disoroti adalah dukungan sektor perumahan. Menurut Shinta, program tersebut masih membutuhkan perbaikan implementasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh kelas menengah yang menjadi sasaran. Selain itu, Shinta meminta pemerintah mempercepat restitusi pajak bagi pelaku usaha. Menurutnya, pengembalian pembayaran pajak yang berjalan baik dapat membantu menjaga arus kas perusahaan.

Ia memahami bahwa proses audit terhadap restitusi pajak tetap diperlukan. Namun, proses tersebut diharapkan tidak menghambat pemenuhan hak wajib pajak yang memang berhak menerima pengembalian. "Jadi, kadang-kadang insentif bukan hanya dari sisi tax incentive yang baru dibuat, tetapi hak yang sudah ada pun harus bisa diberikan. Itu yang akan membantu," ujarnya.

Deregulasi dan kenaikan PTKP

Shinta juga menyoroti pentingnya deregulasi serta penghapusan hambatan usaha atau debottlenecking untuk menghadapi tantangan sektor riil. Perbaikan iklim usaha dinilai penting agar kegiatan produksi dapat berjalan lebih optimal.

Menurutnya, peningkatan daya beli kelas menengah membutuhkan kombinasi kebijakan yang menyeluruh. Pemerintah perlu melihat berbagai faktor penyebab tekanan terhadap kelompok tersebut agar kebijakan tidak hanya berdampak sementara. Terkait usulan kenaikan penghasilan tidak kena pajak PTKP, Shinta menilai kebijakan itu dapat membantu pekerja melalui pengurangan beban pajak atas penghasilan.

Kenaikan PTKP dinilai dapat memberi ruang lebih besar bagi pendapatan bersih pekerja. "Tentunya kalau dengan ada kenaikan PTKP kan berarti akan membantu dari segi pekerjaannya ya. Karena dengan adanya kenaikan PTKP ini tentunya pajak yang dikenakan (batas maksimal pendapatan) dengan nilai yang lebih tinggi," tandasnya.