Pemda Alokasikan Minimal 10 Persen Pajak Kendaraan untuk Transportasi

Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) tidak hanya menjadi bagian dari pendapatan pemerintah daerah, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi. Dilansir dari Detik Oto, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan alokasi minimal 10% dari penerimaan PKB untuk kebutuhan tersebut sesuai ketentuan daerah.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1), sebagian penerimaan pajak kendaraan harus dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Penggunaan dana yang diatur dalam peraturan tersebut mencakup dua kebutuhan utama. Keduanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur jalan dan pengembangan fasilitas transportasi publik yang menunjang aktivitas masyarakat.

Pertama, penerimaan PKB digunakan untuk mendukung pembangunan maupun pemeliharaan jalan. Infrastruktur ini berperan dalam menyediakan jalur yang diperlukan masyarakat untuk menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari.

Kedua, anggaran tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan moda dan sarana transportasi umum. Pengalokasian ini mencakup dukungan terhadap pengembangan layanan angkutan publik sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah.

Dalam keterangan yang dimuat Bapenda DKI Jakarta, ketentuan mengenai penggunaan penerimaan pajak kendaraan dijelaskan sebagai berikut.

"Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara khusus mengatur bahwa hasil penerimaan PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Perda 1 Tahun 2024," demikian dikutip Bapenda DKI Jakarta.

Hubungan pembayaran PKB dengan pembangunan daerah

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penerimaan dari kewajiban pajak tersebut menjadi bagian dari pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Bapenda DKI Jakarta menerangkan bahwa pembayaran PKB memiliki hubungan dengan penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Ketentuan alokasi minimal 10% memberikan porsi khusus bagi sektor jalan dan transportasi umum.

"Dengan demikian, pembayaran PKB memiliki keterkaitan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam menyediakan infrastruktur dan layanan transportasi yang dibutuhkan masyarakat," tulis Bapenda DKI Jakarta.

Meski penggunaan penerimaan pajak tidak selalu terlihat secara langsung melalui satu fasilitas tertentu, pengelolaannya tetap mengikuti kerangka anggaran pemerintah daerah dan ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak menjadi bagian dari sistem pendanaan pembangunan daerah.

Bapenda DKI Jakarta juga menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penerimaan yang terkumpul dikelola melalui mekanisme anggaran daerah sesuai aturan yang berlaku.

"Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak merupakan bagian dari ekosistem pembangunan daerah. Mungkin kita tidak selalu dapat melihat secara langsung hubungan antara satu pembayaran pajak dengan satu fasilitas tertentu. Namun, setiap penerimaan daerah dikelola dalam kerangka anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.