Agen AS Geledah Rumah Ilhan Omar Dalam Penyelidikan Federal

Agen Homeland Security Investigations menggeledah rumah anggota DPR AS Ilhan Omar di Washington DC pada Senin 12 Oktober 2026 sebagai bagian dari penyelidikan kriminal federal. Operasi terhadap politikus Demokrat Minnesota dan pengkritik Presiden Donald Trump itu dilakukan dengan surat perintah yang disahkan pengadilan.

Departemen Kehakiman AS mengonfirmasi HSI menjalankan surat perintah penggeledahan, tetapi tidak mengungkap nama Omar atau rincian kasus. Penyelidikan tersebut disebut berkaitan dengan dugaan penipuan imigrasi yang melibatkan dokumen masa kecil Omar.

Menurut sejumlah laporan, dokumen yang diperiksa berkaitan dengan berkas imigrasi yang diajukan mendiang ayah Omar ketika ia masih anak-anak. Hingga kini belum ada dakwaan pidana yang diumumkan terhadap Omar.

Departemen Kehakiman AS menjelaskan pelaksanaan penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan yang masih berjalan.

"Hari ini di wilayah Washington, DC, Homeland Security Investigations melaksanakan surat perintah penggeledahan yang disahkan secara hukum dan diperoleh oleh Departemen Kehakiman," ujar juru bicara Departemen Kehakiman AS.

Juru bicara tersebut menambahkan bahwa tindakan itu berkaitan dengan penyelidikan federal yang sedang berlangsung.

"Tindakan penegakan hukum ini merupakan bagian dari penyelidikan federal yang sedang berlangsung," ujar juru bicara Departemen Kehakiman AS.

Omar merespons penggeledahan itu melalui media sosial dan menuduh pemerintahan Trump menggunakan aparat federal untuk menyerang lawan politik. Ia mengatakan dirinya tetap akan menolak tekanan politik.

"Saya baik-baik saja. Jangan salah sangka: ini adalah upaya untuk menargetkan musuh politik dan menjadikan penegak hukum federal sebagai senjata," ujar Ilhan Omar, anggota DPR AS.

Omar kemudian menyatakan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari konflik politik yang telah berlangsung lama antara dirinya dan Trump.

"Selama sepuluh tahun, Trump telah menargetkan saya dengan kebohongan tak berdasar dan kampanye fitnah. Ini hanyalah eskalasi terbaru dalam kampanye intimidasi politiknya. Saya tidak akan dibungkam," ujar Ilhan Omar, anggota DPR AS.

Omar, yang lahir di Somalia dan menjadi warga negara AS melalui naturalisasi pada 2000, telah lama menjadi sasaran kritik Trump terkait isu imigrasi. Ia mewakili distrik Minnesota yang mencakup Minneapolis.

Sebelumnya, Wakil Presiden AS JD Vance pernah membahas rencana penyelidikan terhadap Omar bersama pejabat Gedung Putih Stephen Miller.

"Bagaimana cara menindak dia? Bagaimana cara menyelidiki dia? Bagaimana sebenarnya melakukan hal itu?" ujar JD Vance, Wakil Presiden AS.

Trump juga berulang kali menyerang Omar secara politik. Pada Februari 2026, Trump menyebut Omar dan anggota DPR Demokrat Rashida Tlaib harus dikirim kembali ke tempat asal mereka setelah keduanya mengkritik pidato kenegaraan Trump.

Pemerintah AS belum menyampaikan rincian bukti dalam penyelidikan tersebut. Penggeledahan berlangsung kurang dari tiga pekan sebelum pemilu sela AS pada 3 November 2026.

Pimpinan Demokrat di DPR AS mengecam tindakan tersebut dan mempertanyakan penggunaan aparat federal terhadap anggota Kongres yang sedang menghadapi pemilihan.

"Mesin deportasi massal Trump telah menyerbu rumah seorang Anggota Kongres yang terpilih secara sah dan keluarganya," ujar Hakeem Jeffries, pemimpin Fraksi Demokrat di DPR AS.

Jeffries bersama Katherine Clark dan Pete Aguilar menyatakan akan meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Omar juga sebelumnya mengatakan dirinya dan keluarganya menghadapi ancaman pembunuhan akibat retorika politik yang diarahkan kepadanya.

"Jika kami dapat membuktikan bahwa Anda seharusnya tidak berada di sini sejak awal, kami akan mendeportasi Anda," ujar Markwayne Mullin, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS.

Penyelidikan terhadap Omar terjadi di tengah rangkaian kasus hukum yang juga melibatkan sejumlah tokoh yang pernah berseberangan dengan Trump, termasuk mantan Direktur FBI James Comey dan mantan penasihat keamanan nasional John Bolton.