Aber Kawas Menjadi Senator Palestina-Amerika Pertama di New York

Sejarah politik Amerika Serikat mencatat terpilihnya Aber Kawas sebagai anggota Senat Negara Bagian New York setelah memenangkan pemilu pada Selasa, 3 November 2026. Politikus Partai Demokrat keturunan Palestina tersebut menjadi perempuan Palestina-Amerika pertama yang mengenakan hijab dan berhasil menduduki kursi legislatif tingkat negara bagian, dengan mewakili Distrik 12 di Queens.

Berdasarkan laporan Liputan6.com yang mengutip Spectrum News NY1, Kawas memperoleh 74,3 persen suara, sedangkan pesaingnya dari Partai Republik, Han-Khon To, meraih 25,4 persen. Sementara itu, penghitungan sementara yang diberitakan CNN Indonesia dan NU Online menunjukkan perolehan Kawas mencapai sekitar 75 persen ketika 90 persen suara telah dihitung.

Kemenangan tersebut menjadikannya salah satu tokoh keturunan Palestina yang berhasil memperoleh jabatan politik di tingkat negara bagian Amerika Serikat. Distrik 12 mencakup Astoria, Long Island City, Sunnyside, Woodside, Ridgewood, Maspeth, Elmhurst, Glendale, dan Jackson Heights.

Melalui akun X setelah kemenangan tersebut, Kawas menyampaikan pesan yang menandai pencapaian politiknya.

"Warga keturunan Palestina pertama terpilih di Negara Bagian New York: Aber Kawas," demikian tulisan dalam poster yang diunggah Kawas.

Dalam keterangan unggahan yang sama, ia mengekspresikan kegembiraannya atas hasil pemilihan.

"Kita menciptakan sejarah," tulis Kawas.

NU Online juga mengutip pesan kemenangan yang disampaikan Kawas melalui media sosial pada Rabu, 4 November 2026.

"Kami membuat sejarah," tulis Kawas.

Dalam kampanyenya, Kawas menggunakan slogan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penolakan terhadap kebijakan yang merusak kehidupan publik. Agenda tersebut mencakup layanan kesehatan universal, transportasi umum yang cepat dan andal, serta penyediaan perumahan terjangkau.

Bagian kedua slogannya berkaitan dengan penanganan perubahan iklim, perlindungan imigran, dan penolakan penggunaan anggaran publik untuk membiayai perang. Kawas juga merupakan anggota Democratic Socialists of America (DSA), organisasi politik yang mendapatkan perhatian lebih besar setelah Zohran Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York pada 2025.

Pencalonan Kawas memperoleh dukungan sejumlah tokoh progresif Partai Demokrat, termasuk Mamdani, Senator Bernie Sanders, dan anggota Kongres Rashida Tlaib. Kemenangan tersebut berlangsung ketika semakin banyak kandidat yang berafiliasi dengan DSA mengikuti pemilihan politik di Amerika Serikat.

Sebelum memasuki politik elektoral, Kawas menghabiskan lebih dari 15 tahun mengorganisasi masyarakat dan memperjuangkan hak pekerja, komunitas imigran, serta masyarakat Palestina. Salah satu inisiatif yang pernah dikembangkannya adalah kampanye Not On Our Dime.

Gerakan tersebut bertujuan melarang organisasi nirlaba di New York menyalurkan dana kepada kelompok yang mendukung permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Dalam wawancara dengan Middle East Eye pada Oktober 2026, Kawas menjelaskan alasan di balik inisiatif tersebut.

"Hukum Negara Bagian New York seharusnya tidak mengizinkan organisasi yang terdaftar sebagai lembaga amal, yang semestinya mengumpulkan uang untuk membantu masyarakat, menggunakan dana tersebut untuk melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia," tutur Kawas.

Untuk memperjuangkan kebijakan itu, ia bekerja sama dengan Zohran Mamdani dan Senator Negara Bagian Jabari Brisport. Rancangan undang-undang Not On Our Dime! Ending New York Funding of Israeli Settler Violence Act diajukan pada Mei 2023, tetapi tidak memperoleh persetujuan legislatif.

Kawas mengungkapkan bahwa kolaborasinya dengan Mamdani turut memengaruhi keputusannya memasuki dunia politik. Pengalaman tersebut memperlihatkan kepadanya bagaimana jabatan publik dapat digunakan untuk memperjuangkan perubahan kebijakan.

"Bekerja sama dengan Mamdani, yang saat itu menjadi anggota Majelis Negara Bagian, merupakan pengalaman menarik karena sebelumnya saya skeptis terhadap para politikus," ujar Kawas.

Ia juga menilai keterlibatan Mamdani dalam proses legislasi memberikan pengalaman penting mengenai pemanfaatan kewenangan pejabat terpilih.

"Menarik melihat bagaimana dia, sebagai pejabat terpilih, dapat memanfaatkan jabatannya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya."

Dalam wawancara yang sama, Kawas menjelaskan arti penting pengajuan rancangan undang-undang tersebut bagi perjuangan hak masyarakat Palestina.

"Ketika kami mengajukan rancangan undang-undang Not On Our Dime, langkah semacam itu belum pernah dilakukan di Negara Bagian New York. Sebelumnya, tidak ada yang secara aktif mengajukan rancangan undang-undang untuk memperjuangkan hak asasi manusia rakyat Palestina," ungkap Kawas.

Selain isu Palestina, perlindungan imigran menjadi salah satu agenda utama Kawas. Ia berencana mendorong pengesahan New York for All Act yang bertujuan melarang lembaga pemerintah negara bagian dan daerah bekerja sama dengan otoritas federal dalam penegakan hukum imigrasi sipil.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan pengakhiran kerja sama pemerintah New York dengan Immigration and Customs Enforcement (ICE). Kawas menilai penangkapan dan deportasi imigran dapat memengaruhi kondisi kehidupan seluruh anggota keluarga, bukan hanya orang yang menjadi sasaran penindakan.

Dalam keterangannya kepada Middle East Eye, ia menjelaskan dampak penegakan imigrasi terhadap keluarga yang ditinggalkan.

"Saya rasa sangat penting untuk membicarakan bagaimana tindakan tersebut menghancurkan kehidupan dan keluarga secara keseluruhan. Dampaknya bukan hanya terhadap satu orang. Sering kali kita mendengar kisah tentang dua orang yang ditangkap ICE, atau seseorang yang ditangkap ICE di jalan. Padahal, orang tersebut memiliki keluarga yang kehidupannya ikut terdampak," tutur Kawas.

Pengalaman pribadi turut membentuk pandangannya mengenai persoalan imigrasi. Kawas lahir dan dibesarkan di Brooklyn, New York, dari keluarga Palestina yang pindah ke Amerika Serikat pada 1990-an. Kedua orang tuanya sempat menetap tanpa dokumen keimigrasian resmi.

Ketika masih duduk di kelas empat sekolah dasar, Kawas menyaksikan perubahan perlakuan terhadap komunitas Muslim setelah serangan 11 September 2001. Ia menceritakan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap pengawasan aparat, deportasi, dan tuduhan terorisme tanpa dasar. Ia juga mengalami perubahan sikap teman-teman sekolahnya.

Pengalaman keluarganya semakin memperkuat perhatian terhadap kebijakan deportasi. Ayah Kawas pernah ditahan otoritas imigrasi sebelum akhirnya dideportasi ke Yordania ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas.

Kepada Middle East Eye, Kawas menggambarkan bagaimana pemisahan anggota keluarga akibat penindakan imigrasi memengaruhi kehidupan ekonomi rumah tangganya.

"Ketika seorang anggota keluarga dipisahkan dari keluarganya, banyak hal berubah. Kondisi ekonomi kami berubah. Kami tidak lagi memiliki uang sebanyak sebelumnya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan seperti dahulu," tuturnya.