AAUI Dorong Asuransi Sesuaikan Premi Hadapi Inflasi Medis

Kenaikan biaya layanan kesehatan akibat inflasi medis mendorong perusahaan asuransi umum mengevaluasi tarif premi dan pengelolaan klaim. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyebut penyesuaian premi sebagai salah satu langkah untuk menjaga keberlanjutan bisnis asuransi kesehatan, dengan tetap memperhatikan perlindungan nasabah, dilansir dari Keuangan. Dalam keterangannya kepada Kontan pada Rabu (14/10/2026), Budi menekankan bahwa kebijakan premi perlu mempertimbangkan kondisi setiap portofolio asuransi.

Evaluasi mencakup pengalaman klaim, frekuensi penggunaan layanan kesehatan, biaya perawatan, serta manfaat yang tercantum dalam polis. Budi menjelaskan bahwa perbedaan karakteristik portofolio menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penyesuaian tarif premi.

"Kondisi setiap portofolio berbeda, sehingga penyesuaian premi tidak dapat disamaratakan," ujar Budi Herawan, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Ia juga menekankan pentingnya penerapan penyesuaian secara terukur, sesuai ketentuan polis, dan disampaikan secara transparan kepada nasabah. Selain mengevaluasi premi, perusahaan asuransi didorong memperkuat koordinasi dengan rumah sakit serta menilai kewajaran biaya dan kebutuhan tindakan medis. Perbaikan pengelolaan klaim menjadi langkah lain yang didorong AAUI untuk mengendalikan pengeluaran kesehatan. Upaya tersebut diharapkan membantu perusahaan mengelola biaya sekaligus mempertahankan keterjangkauan perlindungan bagi pemegang polis.

Dari sisi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan inflasi medis masih menjadi tantangan utama bagi industri asuransi kesehatan pada 2026. Meski menghadapi tekanan biaya, prospek bisnis ini dinilai tetap positif karena kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan kesehatan terus menjadi pendorong perkembangan sektor tersebut. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa pertumbuhan industri perlu disertai pengelolaan risiko yang sehat dan berkelanjutan. Langkah yang diperlukan meliputi peningkatan kerja sama perusahaan asuransi dengan penyedia layanan kesehatan, efektivitas pengelolaan klaim, serta pengembangan produk sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial masyarakat.

Data OJK mencatat rasio klaim rata-rata lini asuransi kesehatan mencapai 61,51% per Juli 2026. Angka tersebut menjadi salah satu indikator bagi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pembayaran klaim dan penerimaan premi. Untuk memperkuat tata kelola industri, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.

Peraturan tersebut diundangkan pada 22 Desember 2025 dan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal pengundangan. POJK Nomor 36 Tahun 2025 mengatur sejumlah ketentuan, termasuk penerapan Medical Advisory Board serta mekanisme berbagi risiko atau risk sharing, yang mencakup co-payment. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola produk asuransi kesehatan dan mendorong pengelolaan risiko serta klaim yang berkelanjutan.