Wijayanto Usulkan Penundaan Sertifikasi Halal Selama Setahun

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengusulkan penundaan kewajiban sertifikasi halal selama satu tahun agar pemerintah dapat menyederhanakan regulasi dan memberi waktu kepada pelaku usaha untuk mempersiapkan diri. Dalam diskusi publik di Jakarta pada Rabu (14/10), ia menilai cakupan kewajiban, biaya kepatuhan, dan koordinasi antarlembaga berpotensi membebani dunia usaha, dilansir dari Nasional.

Wijayanto menilai kebijakan sertifikasi halal memiliki tujuan penting, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha. Menurut dia, penyederhanaan aturan diperlukan agar kebijakan tersebut tidak menambah hambatan administratif dan biaya operasional perusahaan.

Dalam diskusi bertajuk Sertifikasi Halal dan Label Non-Halal: Menambah Nilai atau Beban Ekonomi?, Wijayanto menekankan perlunya penyesuaian waktu penerapan kebijakan.

"Mengapa kita memaksakan diri mendaki gunung kalau belum siap? Lebih baik ditunda dulu. Satu tahun adalah jangka waktu paling masuk akal untuk memperbaiki kondisi dunia usaha," ujar Wijayanto Samirin, Ekonom Senior Universitas Paramadina.

Ia menjelaskan, penyusunan regulasi sertifikasi halal di Indonesia telah berlangsung sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Namun, koordinasi yang melibatkan sekitar 14 kementerian dan lembaga membuat pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi kompleks.

Wijayanto juga membandingkan cakupan kewajiban halal di Indonesia dengan kebijakan di sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Menurut dia, tingginya biaya serta besarnya keterlibatan pemerintah perlu dievaluasi agar sistem sertifikasi tidak menghambat aktivitas ekonomi.

Selain penundaan, Wijayanto mengusulkan peninjauan kerangka hukum yang berlaku untuk membuka ruang penyederhanaan regulasi tanpa menghilangkan perlindungan konsumen.

"Jika memungkinkan, undang-undang ini direvisi sedikit saja dan diturunkan menjadi Perpu agar semua pihak bisa terlibat dan tidak ada yang dirugikan," ujar Wijayanto Samirin.

Ia turut menyoroti perubahan dunia usaha akibat perkembangan kecerdasan buatan, robotika, dan digitalisasi. Dalam kondisi tersebut, regulasi dinilai perlu mendukung produktivitas dan daya saing perusahaan, bukan memperbesar kerumitan administrasi.

Diskusi yang sama juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61% pada kuartal I dan 5,29% pada kuartal II 2026, tetapi investasi riil sektor swasta dinilai belum menunjukkan pemulihan yang kuat.

Konsumsi rumah tangga dalam periode tersebut tumbuh sekitar 2,8%–3%, sementara penyerapan tenaga kerja formal menghadapi tekanan. Kenaikan biaya produksi juga berpotensi memengaruhi harga jual dan kemampuan perusahaan mempertahankan margin keuntungan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Mohammad Nur Rianto Al Arif, dalam forum tersebut menekankan pentingnya manfaat ekonomi dari kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil.

Menurut Mohammad Nur Rianto Al Arif, sertifikasi halal semestinya memberikan nilai tambah ekonomi tanpa menghambat kegiatan usaha rakyat.