Pemerintah Atur Strategi Utang Rp 338 Triliun hingga Akhir 2026

Kebutuhan pembiayaan negara masih menjadi tantangan menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Pemerintah perlu menghimpun dana utang sekitar Rp 337,9 triliun hingga akhir tahun, sementara tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi meningkatkan biaya pinjaman. Informasi ini dilansir dari Nasional.

Tekanan tersebut muncul ketika pemerintah harus memenuhi target pembiayaan APBN sekaligus menjaga agar pengeluaran untuk bunga utang tidak semakin membatasi anggaran belanja lainnya. Sampai September 2026, pembiayaan utang neto tercatat Rp 494,3 triliun atau 59,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun. Dengan capaian tersebut, pemerintah masih harus memenuhi sebagian besar kebutuhan pembiayaan yang tersisa hingga penghujung tahun.

Kontribusi terbesar berasal dari penerbitan SBN neto sebesar Rp 497,5 triliun. Sebaliknya, pembiayaan pinjaman neto mencatat angka negatif Rp 3,2 triliun, sehingga total pembiayaan utang neto yang telah terealisasi mencapai Rp 494,3 triliun.

Di sisi pengeluaran, pembayaran bunga utang pemerintah telah menyentuh Rp 444,5 triliun per September 2026. Nilai tersebut mencakup bunga utang dalam negeri sebesar Rp 413 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 31,5 triliun. Besarnya pembayaran bunga menjadi perhatian karena pemerintah masih harus mencari pembiayaan tambahan. Apabila biaya penerbitan surat utang meningkat, anggaran untuk memenuhi kewajiban bunga juga berpotensi bertambah.

Strategi pemerintah memenuhi kebutuhan pendanaan

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan beberapa instrumen pendanaan. Pilihannya mencakup penerbitan SBN di pasar domestik dan valuta asing, serta penarikan pinjaman bilateral dan multilateral. Kombinasi instrumen tersebut disusun dengan mengacu pada proyeksi defisit APBN dalam Laporan Semester, yaitu 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pada kuartal IV-2026, pemerintah merencanakan 12 lelang SBN reguler. Jadwal itu mencakup enam lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain lelang reguler, pemerintah menyiapkan penerbitan SBN ritel seri SBR015 dan ST017.

Opsi pendanaan lainnya berupa potensi penarikan pinjaman program senilai US$ 1,8 miliar. Pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan obligasi global untuk memenuhi kebutuhan dana. Dokumen hukum dan persiapan transaksi telah disiapkan agar pelaksanaan dapat dilakukan ketika situasi pasar internasional dinilai mendukung.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa keputusan menerbitkan SBN akan mengikuti perkembangan pasar. Pemerintah akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi yang tersedia.

"Kalau lagi bagus pasarnya, kami terbitkan. Kalau lagi kurang bagus pasarnya, kami lakukan penyesuaian untuk melihat pasar itu," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN, Jumat (9/10/2026).

Imbal hasil SBN menambah tekanan pembiayaan

Tantangan pemerintah tidak hanya terletak pada besarnya dana yang perlu dihimpun, tetapi juga pada tingkat imbal hasil surat utang. Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mencatat, yield SBN tenor 10 tahun mencapai 7,24% pada Oktober 2026.

Angka tersebut melampaui asumsi APBN sebesar 6,9%. Irman memperkirakan imbal hasil surat utang dengan tenor tersebut berpotensi meningkat hingga 7,4% pada akhir tahun. Menurut Irman, fleksibilitas dalam menentukan strategi penerbitan diperlukan untuk mengendalikan biaya pendanaan. Pemerintah dapat mempertimbangkan waktu penerbitan, komposisi tenor, serta perluasan dan diversifikasi basis investor.

Penentuan waktu menjadi salah satu pertimbangan penting karena penerbitan ketika imbal hasil tinggi dapat membuat pemerintah menanggung bunga yang lebih mahal selama masa berlaku surat utang. Karena itu, strategi penerbitan perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar.

Risiko terhadap ruang fiskal dan kredit swasta

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengidentifikasi tiga tantangan utama pada akhir tahun, yakni besarnya kebutuhan penerbitan SBN, kenaikan biaya bunga, dan kredibilitas fiskal pemerintah. Ketika porsi anggaran untuk membayar bunga semakin besar, keleluasaan pemerintah dalam membiayai program lain dapat berkurang. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal, terutama ketika kebutuhan pendanaan tambahan masih harus dipenuhi.

Yusuf juga mengingatkan adanya risiko crowding out, yaitu persaingan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendapatkan sumber pendanaan. Imbal hasil SBN yang tinggi berpotensi mendorong perbankan memilih surat utang pemerintah dibandingkan menyalurkan pinjaman kepada dunia usaha.

Penilaian serupa disampaikan Chief Economist Bank Central Asia David Sumual. Menurutnya, premi risiko yang tinggi dapat memperbesar biaya pembiayaan pemerintah sekaligus menekan penyaluran kredit ke sektor riil.

Oleh sebab itu, pengelolaan pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan anggaran dan dampaknya terhadap perekonomian. Pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal, memperluas basis investor, serta mengatur waktu dan komposisi penerbitan SBN. Upaya tersebut berkaitan dengan dua kebutuhan yang harus dijaga secara bersamaan, yakni memenuhi pembiayaan APBN hingga akhir 2026 dan menghindari peningkatan beban bunga yang berlebihan. Pengelolaan penerbitan juga diperlukan agar kebutuhan pendanaan pemerintah tidak semakin membatasi akses pembiayaan bagi dunia usaha.