Said Abdullah Kritik Penilaian MSCI terhadap Pasar Saham RI

Penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka kemungkinan penurunan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market menuai kritik dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Ia mempertanyakan dasar keputusan tersebut setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 11,57% pada penutupan perdagangan Jumat (16/10/2026), sementara investor asing tercatat membeli saham senilai Rp 9,18 triliun.

Menurut Said, langkah perbaikan tata kelola pasar modal yang telah dijalankan otoritas Indonesia perlu menjadi bagian dari pertimbangan MSCI. Ia menerima evaluasi lembaga tersebut, tetapi menilai komunikasi dan penilaian terhadap perkembangan pasar saham nasional perlu dilakukan secara proporsional.

Dalam keterangan resmi yang diterima detikcom pada Minggu (18/10/2026), Said mempertanyakan kelayakan perlakuan MSCI terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI), sekaligus mengakui pentingnya pembenahan tata kelola.

"Sudah pantaskah BEI diperlakukan seperti itu? Apakah tindakan MSCI semata-mata untuk tujuan mulia, membenahi tata kelola bursa saham Indonesia? Harapan saya, MSCI sepenuhnya berada pada posisi seperti itu. Namun, apa pun itu, koreksi dari MSCI tetap kita terima sebagai evaluasi yang serius," ujar Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI.

Ia menilai keputusan lembaga pemeringkat internasional tetap dapat dikritisi dan tidak semestinya dianggap sebagai penilaian yang mutlak benar.

"Yang pasti, MSCI bukan kelembagaan agama, tempat kebenaran esensial melekat, dan para pengurus MSCI bukan nabi yang memiliki otoritas tunggal dan paling sempurna. Karena itu, kita juga boleh kritis terhadap mereka. Relasi resiprokal yang saling kritis ini saya kira justru baik untuk kedua belah pihak, antara kita dan mereka," tutur Said.

Said juga menyoroti langkah yang telah ditempuh BEI, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, ketiga lembaga tersebut telah membangun komunikasi dengan MSCI dan secara bertahap menjalankan sejumlah rekomendasi terkait pasar modal.

"Sebab, setahu saya, tanpa bermaksud membela BEI dan OJK, kedua lembaga dalam laporan kinerjanya kepada DPR secara bertahap menjalankan saran-saran kebijakan dari MSCI. BEI, KSEI, dan OJK juga proaktif membangun komunikasi dengan MSCI," jelas Said.

Ia menyebut OJK telah menerapkan ketentuan saham beredar untuk publik atau free float secara bertingkat berdasarkan kapitalisasi pasar. OJK juga telah menjatuhkan ratusan sanksi kepada pelaku pasar yang melakukan pelanggaran.

"Kita ketahui bersama OJK telah menaikkan free float dengan skema berjenjang berdasarkan nilai kapitalisasi pasar, yakni 15%, 20%, dan 25%. OJK juga telah menjatuhkan ratusan sanksi kepada para pelaku pasar di bursa. Pertanyaannya, kenapa langkah ini tidak mendapat apresiasi secuil pun dari MSCI?" kata Said.

Meski menggarisbawahi upaya pembenahan tersebut, Said mengakui masih terdapat persoalan dalam pengawasan dan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Ia menilai perbaikan data investor perlu terus dilakukan agar informasi yang tersedia bagi pelaku pasar semakin terperinci.

"Bahwa masih ada praktik 'pengaturan harga' dalam perdagangan saham di bursa Indonesia, kita tidak menutup mata. Bahwa KSEI dan OJK cenderung lambat membuka informasi kepemilikan saham di bursa, itu juga harus kita akui. Bahkan, KSEI dan OJK perlu didorong untuk kembali menyempurnakan granularitas data investor serta membuka akses informasi seluas-luasnya mengenai kepemilikan saham para pihak. Saya kira ini tuntutan yang wajar dari MSCI sebagai lembaga pemeringkat," jelas Said.

Menurut Said, kelengkapan data kepemilikan saham menjadi salah satu unsur penting bagi investor dalam mengukur risiko sebelum mengambil keputusan. Ia menilai kekurangan yang masih ada perlu dibedakan dari kemajuan yang telah dicapai otoritas.

"Saya memahami sepenuhnya bahwa MSCI sebagai panduan investor tentu saja merasa berkepentingan memberikan informasi yang utuh agar para investor dapat mengambil keputusan investasi dengan matang dan akurat, disertai analisis risiko yang memadai. Salah satunya melalui dukungan data kepemilikan saham yang akurat. Memang masih ada yang kurang, tetapi kemajuan bertahap telah dijalankan. Sayangnya, semua upaya perbaikan oleh otoritas bursa seolah-olah tanpa makna di mata MSCI," ujar Said.

Ia membandingkan keputusan MSCI dengan penilaian FTSE Russell, yang mempertahankan Indonesia dalam kelompok Secondary Emerging Market bersama 13 negara lainnya. Said menyebut keputusan tersebut mempertimbangkan pembenahan klasifikasi investor, peningkatan free float, dan penguatan pengawasan pasar.

"Kita bandingkan dengan lembaga pemeringkat lainnya seperti FTSE Russell. Indonesia bertahan dalam kelompok Secondary Emerging Market bersama 13 negara lain, seperti China, India, Filipina, Vietnam, dan Arab Saudi. Keputusan ini diambil oleh FTSE Russell setelah melihat upaya perbaikan terhadap klasifikasi investor, penambahan free float, serta pengawasan pasar yang diperketat," tutur Said.

Said mempertanyakan perbedaan penilaian kedua lembaga tersebut. Ia menegaskan tidak menolak koreksi selama rekomendasi yang diberikan bertujuan memperbaiki kualitas pasar modal Indonesia.

"Kenapa FTSE Russell memberi penghargaan atas upaya perbaikan di BEI, sementara MSCI tidak? Bukankah jika ada hal yang belum terlalu jelas bisa dikomunikasikan kepada otoritas? Sekali lagi, saya tidak menolak koreksi dari MSCI sepanjang didedikasikan penuh untuk perbaikan pasar modal. Saya kira MSCI juga tidak hendak mempertaruhkan kredibilitasnya atas hal ini," kata Said.

Selain mempermasalahkan penilaian MSCI, Said menyoroti transaksi investor asing ketika pasar saham mengalami tekanan. Berdasarkan angka yang disampaikannya, investor asing membeli saham senilai Rp 9,18 triliun pada Jumat (16/10/2026), saat IHSG merosot 11,57%.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dampak keputusan MSCI terhadap pergerakan harga saham. Namun, Said menegaskan tidak menuduh lembaga itu sengaja menjatuhkan indeks untuk menguntungkan investor tertentu.

"Ironisnya, ketika harga saham jatuh akibat pengumuman itu, nyatanya investor asing juga kembali menyerok saham-saham yang diperdagangkan di BEI yang dianggap buruk oleh MSCI. Pada 16 Oktober 2026, ketika MSCI menempatkan BEI dalam kategori Standalone Market dan IHSG jatuh, nyatanya ada yang mengambil untung. Investor asing membeli saham hingga Rp 9,18 triliun," jelas Said.

Ia kemudian menegaskan bahwa data transaksi tersebut tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya kerja sama antara MSCI dan investor asing dalam menekan harga saham.

"Tentu saja saya tidak menuduh lembaga sekaliber MSCI bersindikasi menjatuhkan harga IHSG dan memberi jalan bagi investor asing untuk mengambil keuntungan (profit taking). Namun, fakta yang sulit kita mungkiri, sadar atau tidak, kebijakan MSCI menguntungkan hedge fund," tambah Said.

Said menyatakan dirinya tetap mendukung pembenahan pasar modal nasional. Ia mengingatkan agar proses perbaikan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih luas terhadap pasar saham Indonesia.

"Pengurus MSCI bukan nabi yang sedang bersabda suci, bak rasul yang menuliskan kitab suci, yang bisa memonopoli kebenaran tanpa cela. Semoga pula MSCI tidak sedang menjalani perannya sebagai proksi dari sang adikuasa," ujar Said.

Dalam pernyataan penutupnya, Said menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembenahan tata kelola dan keberlangsungan pasar modal.

"Ada petuah bijak yang saya kira layak untuk kita renungkan bersama. Memperbaiki pasar modal Indonesia laksana mencari jarum di persawahan dengan padi yang menguning. Mari kita temukan jarumnya, tetapi padi yang menguning jangan sampai rusak karena terinjak-injak saat mencari jarum," tutup Said.