Ridwan Bae Desak Kementerian PU Percepat Penanganan Kekeringan

Ribuan hektare lahan pertanian mengalami gagal panen atau puso akibat kekeringan berkepanjangan yang dipicu cuaca ekstrem dan fenomena El Niño. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan krisis air di wilayah terdampak untuk menyelamatkan lahan pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional, dilansir dari Nasional.

Ridwan meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) segera turun ke lapangan dan memprioritaskan anggaran untuk daerah yang mengalami kekeringan paling parah. Menurut dia, anggaran Operasi dan Pemeliharaan (OP) perlu dioptimalkan agar upaya penyelamatan lahan yang kekurangan air dapat segera dilaksanakan.

Ia menekankan perlunya tindakan pemerintah yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

"Pemerintah harus bertindak cepat, tepat, dan terukur agar masyarakat dapat menyelamatkan lahan mereka," ujar Ridwan Bae, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, pada Kamis (8/10/2026).

Untuk mendukung penanganan di lapangan, Ridwan meminta anggaran mitigasi digunakan untuk menyediakan pompa air darurat, memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk memompa air dari sungai menuju lahan pertanian kritis, serta memperbaiki infrastruktur air tanah secara terintegrasi.

Ridwan juga meminta Ditjen SDA memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Koordinasi tersebut diperlukan agar penanganan krisis air disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di setiap wilayah terdampak.

Menurut Ridwan, keterlambatan penanganan berisiko memperluas kerusakan sektor pertanian dan mengganggu pasokan pangan. Karena itu, intervensi perlu segera dilakukan untuk mencegah lahan yang masih bisa diselamatkan ikut mengalami puso.

Dalam pembahasan anggaran, Ridwan menyebut Komisi V DPR RI telah membahas dan menyetujui alokasi anggaran Kementerian PU dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 114,58 triliun. Dari total tersebut, Ditjen SDA memperoleh alokasi Rp 30,6 triliun.

Sebagai pembanding, anggaran Ditjen SDA pada 2026 tercatat sebesar Rp 36,3 triliun dari total anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp 132 triliun. Alokasi tersebut menjadi sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengelolaan air dan mitigasi kekeringan di wilayah pertanian yang mengalami krisis pasokan air.