PWYP Indonesia Soroti Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi oleh Presiden Prabowo Subianto karena dinilai berisiko memicu benturan kepentingan akibat tingginya ketergantungan program hilirisasi pada energi fosil, seperti dilansir dari Nasional. Presiden Prabowo sebelumnya melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM pada 1 Oktober 2026 berdasarkan Keppres Nomor 104/P/2026, meski Perpres terkait struktur dan kewenangan kementerian baru tersebut belum diterbitkan. Ketergantungan pada fosil terlihat dari proyek gasifikasi batubara PT Bumi Etam Chemical bernilai US$ 2,5 miliar yang membutuhkan 7,7 juta ton batubara per tahun, serta kapasitas PLTU captive smelter nikel yang mencapai 19,3 GW pada 2025 dan berpotensi menembus 31 GW.

Koordinator Nasional PWYP Indonesia Aryanto Nugroho memberikan tanggapan terkait potensi kekeliruan arah kebijakan dalam penggabungan dua fokus tersebut.

"Menggabungkan transisi energi dengan hilirisasi yang masih bertumpu pada batubara, baik yang digasifikasi maupun yang dibakar di PLTU captive untuk smelter nikel, berisiko menjebak kita dalam solusi palsu," kata Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia. Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen penghentian PLTU batubara dalam 15 tahun dan target net zero emission sebelum 2050 yang disampaikan Prabowo pada KTT G20 di Rio de Janeiro pada November 2024.

"Janji itu sulit diukur ketika pos yang sama justru mendorong proyek yang mengunci permintaan batubara untuk jangka panjang," ujar Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia. Selain itu, PWYP Indonesia mengkritik pemusatan wewenang pada Bahlil yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional serta Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

"Ketika regulator, koordinator, dan pihak yang mempercepat proyek adalah orang yang sama dan berkantor di gedung yang sama, tidak ada lapis internal yang menguji keputusan saat target hilirisasi berbenturan dengan target transisi. Ini masalah desain tata kelola," ujar Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia. PWYP Indonesia mengkhawatirkan kementerian baru ini dijadikan sarana penyaluran insentif untuk proyek hilirisasi batubara yang belum layak secara ekonomi.

"Kemenko tidak menyelesaikan soal keekonomian. Risikonya, pos ini dapat menjadi saluran untuk menambah insentif, mulai dari royalti 0 persen hingga kemudahan perpanjangan izin, agar proyek fosil yang tidak layak terkesan layak," kata Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia.