Pos Indonesia Tunda Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Rp 24,12 Miliar

PT Pos Indonesia kembali mengajukan penundaan pembayaran kewajiban surat utang akibat keterbatasan arus kas dan likuiditas. Menurut laporan Investasi, perusahaan mengajukan permohonan penundaan imbal hasil Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 Seri A-C ke-7 senilai Rp 24,12 miliar, yang jatuh tempo pada 7 Oktober 2026. Direktur Keuangan Pos Indonesia, Fathul Anwar, menyampaikan permohonan tersebut melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (12/10/2026).

Perusahaan belum menetapkan tanggal pembayaran pengganti untuk kewajiban imbal hasil sukuk tersebut. Dalam keterbukaan informasi itu, Pos Indonesia menjelaskan bahwa kondisi arus kas dan likuiditas saat ini belum memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal. Perusahaan menyatakan tengah mengupayakan perbaikan pengelolaan kas dan penguatan kinerja operasional.

Fathul menyampaikan permohonan maaf atas penundaan pembayaran sekaligus menegaskan komitmen perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang sukuk.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas penundaan pembayaran tersebut," tulis Fathul Anwar, Direktur Keuangan Pos Indonesia. Perusahaan menyatakan terus mengoptimalkan arus kas dan penyediaan dana. Pos Indonesia juga menjalankan program transformasi serta perbaikan kinerja operasional untuk memperkuat fundamental bisnis dan kondisi keuangan.

Fathul mengakui perusahaan tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran imbal hasil sukuk sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, permohonan penundaan yang disampaikan belum memuat kepastian jadwal pelunasan imbal hasil yang tertunda. Selain kewajiban sukuk tersebut, Pos Indonesia sebelumnya juga menunda pembayaran bunga Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri B ke-15. Dalam keterbukaan informasi terkait kewajiban itu, perusahaan memaparkan kondisi sumber likuiditas dan kebutuhan kas jangka pendeknya.

Pos Indonesia mencatat kas dan setara kas sebesar Rp 411,81 miliar. Perusahaan juga memiliki piutang yang diperkirakan tertagih dalam waktu kurang dari 30 hari sebesar Rp 71,85 miliar, sehingga total sumber likuiditas yang tersedia dan diperkirakan tersedia mencapai Rp 483,66 miliar. Di sisi lain, kewajiban kas jangka pendek perusahaan mencapai Rp 567,18 miliar.

Jumlah tersebut mencakup pembayaran kupon Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri B ke-15 sebesar Rp 11,75 miliar. Berdasarkan data yang disampaikan perusahaan, selisih antara kebutuhan kas jangka pendek dan sumber likuiditas mencapai Rp 83,52 miliar. Sumber likuiditas yang tersedia dan diperkirakan tersedia tersebut hanya mencakup sekitar 85,27% dari total kebutuhan kas jangka pendek.