Polri Kerahkan Bareskrim Usut Dugaan Pelanggaran Pasar Modal

Polri akan menyelidiki dugaan tindak pidana di pasar modal melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) setelah muncul persoalan terkait klasifikasi pasar saham Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan langkah tersebut saat mengunjungi gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (16/10/2026), untuk mengumpulkan bukti dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum, dilansir dari Investasi. Suyudi menegaskan, penyelidikan akan berlandaskan bukti yang dikumpulkan oleh aparat.

Langkah penegakan hukum tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum atas persoalan yang terjadi di pasar modal. "Dengan alat bukti yang akan kami kumpulkan, kami akan mengambil tindakan tegas untuk memberikan kepastian hukum terkait permasalahan di dunia pasar modal ini," ujar Suyudi Ario Seto, Kapolri.

Kunjungan ke BEI tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, COO Danantara Rosan Roeslani, serta sejumlah petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedatangan mereka berlangsung setelah pengumuman MSCI mengenai klasifikasi pasar saham Indonesia.

Dari sisi pengawasan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa otoritas memeriksa seluruh emiten yang masuk kategori konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau high shareholder concentration (HSC). Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya indikasi tindak pidana di pasar modal. Hasan menyebutkan, dari 61 emiten yang terindikasi memiliki konsentrasi kepemilikan saham tinggi, sebanyak 31 emiten diduga melakukan pelanggaran pidana. OJK juga telah menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga emiten, yakni DSSA, BREN, dan CUAN.

Dalam penanganan DSSA, OJK melakukan pemeriksaan selama periode 2023 hingga 2026 atas dugaan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam transaksi saham perusahaan. OJK juga memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal terkait penawaran umum perdana saham atau IPO BREN dan CUAN. Menurut Hasan, pemeriksaan terhadap kedua emiten tersebut berkaitan dengan kegiatan pemesanan saham.

Atas pelanggaran yang ditemukan, OJK menjatuhkan denda administratif sebesar Rp 1,5 triliun atau US$ 83,3 juta kepada DSSA. Sementara itu, BREN dikenai denda Rp 500 miliar atau US$ 27,8 juta, sedangkan CUAN dikenai denda Rp 100 miliar atau US$ 5,6 juta.