OJK Jatuhkan Sanksi Rp390 Miliar Sejak Januari 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) memperketat transparansi dan penegakan hukum di pasar modal Indonesia melalui serangkaian reformasi. Sejak Januari 2026 hingga Jumat (16/10/2026), sebanyak 835 pihak telah dikenai sanksi dengan nilai total lebih dari Rp390 miliar, dilansir dari Investasi. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut reformasi tersebut sebagai yang terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia.

Langkah yang ditempuh mencakup perluasan keterbukaan kepemilikan saham, perincian klasifikasi investor, serta peningkatan bertahap batas saham beredar di publik atau free float. Dalam aspek transparansi, OJK memperluas pengungkapan kepemilikan saham dari ambang batas sebelumnya sebesar 5% menjadi 1%. Klasifikasi tipe investor juga diperinci dari sembilan jenis menjadi 39 jenis untuk meningkatkan keterbukaan informasi di pasar modal.

Friderica, yang akrab disapa Kiki, menyatakan bahwa kekhawatiran penyedia indeks global telah ditindaklanjuti melalui rangkaian perubahan tersebut. Ia menyebut langkah reformasi itu dapat dinilai secara objektif oleh publik.

"Memang ini semua perlu proses dan ini semua juga bisa diterima oleh komunitas global investor," ujar Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK. Ia juga mengakui bahwa penegakan hukum masih menjadi salah satu aspek yang paling dinantikan oleh berbagai pihak. OJK bersama bursa telah menjatuhkan sanksi sejak Januari 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi merinci jumlah pihak yang telah dikenai sanksi dan tindakan penegakan hukum mencapai 835 pihak. Nilai keseluruhan sanksi tersebut melampaui Rp390 miliar sejak awal 2026 hingga periode pelaporan. Selain penjatuhan sanksi, OJK memeriksa saham yang masuk dalam daftar high shareholding concentration (HSC), yakni saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Dari total 61 saham dalam daftar tersebut, sebanyak 31 saham telah diperiksa dan terindikasi memiliki potensi dugaan pelanggaran pidana di pasar modal.

Hasan menyebut pemeriksaan awal dilakukan terhadap seluruh emiten yang tercantum dalam daftar HSC tanpa pengecualian. Pemeriksaan tersebut bertujuan menentukan ada atau tidaknya indikasi pelanggaran pidana di pasar modal.