Polda Jateng Bantah Pencabutan Rekomendasi Konser Bocelli

Rencana konser Andrea Bocelli di kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, menghadapi polemik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pembatalan dan Polresta Magelang mencabut rekomendasi perizinan. Namun, Polda Jawa Tengah membantah telah merekomendasikan pencabutan izin menjelang jadwal konser pada 31 Oktober 2026.

Dilansir dari Detik Travel, konser tenor asal Italia tersebut direncanakan berlangsung di dua lokasi, yakni kompleks Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan Jakarta International EXPO (JIEXPO) pada 3 November 2026. Penyelenggara memperkirakan sekitar 7.000 penonton hadir di Borobudur dan 9.000 penonton di Jakarta.

Perbedaan keterangan mengenai proses perizinan muncul setelah penolakan MUI dan pencabutan rekomendasi oleh kepolisian di tingkat Magelang. Sementara itu, pemerintah daerah juga melakukan penertiban materi promosi konser di sekitar lokasi.

Wakapolresta Magelang AKBP Bim Rekoaji menyampaikan bahwa pihaknya telah menarik rekomendasi terkait kegiatan tersebut dalam audiensi di kantor Unit Taman Wisata Borobudur (TWB), Selasa (13/10).

"Dari kami sendiri memang ada permohonan perizinan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi per hari ini sudah kita cabut," ujar Bim Rekoaji, Wakapolresta Magelang.

Ia menjelaskan bahwa pencabutan tersebut berkaitan dengan rekomendasi perizinan yang sebelumnya diajukan untuk konser Andrea Bocelli. Dalam kesempatan yang sama, ia menyerahkan dokumen pencabutan kepada pihak terkait.

"Satu bundel pencabutan surat rekomendasi kegiatan konser Andrea Bocelli kepada panitia penyelenggara," ujar Bim Rekoaji.

Audiensi tersebut dihadiri massa Forum Bersama Rakyat dan Umat Islam yang menolak konser, Commercial Group Head PT TWB AY Suhartanto, serta Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang Farnia Berliani Sri Tulodho.

Farnia menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menertibkan seluruh spanduk promosi konser yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

"Dari Dinas Pariwisata, kami hanya ingin menyampaikan terkait dengan spanduk. Tadi pagi bersama Satpol PP dan pihak terkait sudah kami lepas semuanya," ujar Farnia Berliani Sri Tulodho, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Berbeda dengan keterangan Polresta Magelang, Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah merekomendasikan pencabutan izin konser. Dalam keterangannya di kantor DPRD Jawa Tengah, Kamis (15/10), ia menjelaskan bahwa proses penilaian masih mengikuti tahapan berjenjang.

"Tidak ada pembatalan konser Andrea Bocelli di Magelang. Rekomendasi itu berangkat dari tingkat daerah Magelang, kemudian dinaikkan ke Polda, sampai nanti di Mabes Polri," ujar Roy Hardi Siahaan, Kapolda Jawa Tengah.

Roy menegaskan bahwa kepolisian di tingkat provinsi berperan memberikan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan kegiatan. Ia menyebut Badan Intelijen dan Keamanan (BIK) sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

"Kita tidak pernah membatalkan itu. Kita tidak pernah merekomendasikan untuk mencabut izinnya, tidak," ujar Roy Hardi Siahaan.

Ia mengatakan bahwa status penerbitan izin perlu diperiksa lebih lanjut kepada Mabes Polri. Menurutnya, hasil penilaian kepolisian akan diteruskan melalui tahapan yang berlaku sebelum keputusan mengenai izin diketahui.

"Hanya merekomendasikan melalui penilaian kita. Hasil penilaian itu nanti kita angkat sampai ke Mabes Polri. Nanti akan saya cek di Mabes Polri. Karena yang mengeluarkan adalah dari BIK," ujar Roy Hardi Siahaan.

Penolakan MUI menjadi salah satu pemicu polemik. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah membatalkan konser karena menilai rekam jejak Andrea Bocelli berkaitan dengan kegiatan yang mendukung Israel.

Sudarnoto menyebut Bocelli pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana untuk militer Israel (IDF) di Los Angeles pada 2010 dan menggelar konser di Tel Aviv pada 2022. MUI menilai dukungan pendanaan bagi kekuatan militer yang dianggap terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Gaza tidak dapat ditoleransi.

"Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," ujar Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri.

Ia meminta pemerintah mempertimbangkan keberpihakan terhadap kemanusiaan dalam menentukan penyelenggaraan acara tersebut.

"Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," ujar Sudarnoto Abdul Hakim.

Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mendukung rencana konser tersebut karena dinilai berpotensi mempromosikan destinasi wisata dan warisan budaya Indonesia. Dalam konferensi pers Romanza 30th Anniversary World Tour di Jakarta, Rabu (19/8/2026), ia menyampaikan dukungan terhadap kolaborasi penyelenggaraan acara internasional di Borobudur dan Jakarta.

"Saya sangat bahagia dapat turut membuka jalan dan menjadi bagian dari proses kolaborasi yang pada akhirnya membawa konser istimewa ini menjadi kenyataan di destinasi pariwisata prioritas dan di Borobudur, Indonesia," ujar Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata.

Menurut Widiyanti, acara internasional dapat membantu memperkuat citra destinasi sekaligus mendorong kegiatan ekonomi di wilayah penyelenggaraan. Ia menilai konser tersebut merupakan bagian dari pengembangan pariwisata berkualitas.

"Menurut kami, penyelenggaraan acara berskala internasional memiliki nilai strategis bagi sektor pariwisata. Selain memperkuat citra dan merek destinasi, acara juga menjadi penggerak permintaan yang menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi di daerah penyelenggaraan," ujar Widiyanti Putri Wardhana.