Pemprov DKI Larang Guru SMKN 27 Mengajar di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan oknum guru seni SMKN 27 Jakarta Pusat berinisial K tidak akan kembali menjadi pendidik di Jakarta setelah dugaan pelecehan seksual terhadap siswa mencuat. Langkah itu diambil Pemprov DKI untuk merespons kasus yang viral dan proses hukum yang berjalan, dilansir dari Medcom.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI tidak akan memberikan perlindungan hukum maupun mencampuri penegakan hukum terhadap K. Menurut Medcom, guru berstatus ASN PPPK tersebut telah dibebastugaskan dari kegiatan mengajar sejak Rabu, 7 Oktober 2026.

Kasus ini mencuat setelah unggahan di Threads dari akun @nrfsyahab ramai diperbincangkan. Unggahan tersebut berisi pengakuan mantan siswa SMP yang menyebut pernah diajar oleh guru seni budaya yang sama.

"Akhirnya ada yang berani mengunggah, keren banget kamu yang mengunggah, beliau guru SMP saya dulu, dia guru Seni Budaya setiap ada hafalan suling atau pianika yang tidak hafal pokoknya kena cubitannya dia sampai memar kebiruan, kalau perempuan di lengan dekat ketiak. Kalau laki-laki di bagian selangkangan, saya kira setelah lulus SMP sudah tidak berulah, ternyata dipindahkan ke SMK malah makin menjadi guru ini, bantu bagikan ya teman-teman!" ujar akun @nrfsyahab.

Setelah sorotan publik meningkat, Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama Inspektorat, Badan Kepegawaian, dan Bagian Hukum membentuk Tim Gabungan Terpadu untuk mengusut kasus tersebut.

Pramono Anung menyampaikan keputusan terkait status K sebagai pendidik di Jakarta. Ia menyebut dugaan kejadian tersebut bukan peristiwa pertama yang menjadi pertimbangan keputusan Pemprov DKI.

"Yang pertama terkait kasus guru di SMKN 27, saya sudah meminta agar yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan menjadi pendidik di Jakarta. Karena sebenarnya peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama kali, sehingga tidak ada ruang lagi bagi yang bersangkutan untuk menjadi pendidik di Jakarta," ujar Pramono Anung.

Pemprov DKI juga menyatakan proses hukum terhadap K tetap berjalan tanpa campur tangan pemerintah daerah. Pendampingan psikologis diberikan kepada para korban untuk membantu pemulihan trauma.

"Karena mungkin ada orang tua ataupun anak yang merasa untuk diproses hukum kami persilakan. Pemerintah DKI Jakarta sama sekali tidak akan memberikan perlindungan ataupun ikut campur dalam persoalan penegakan hukum yang berkaitan dengan guru di SMKN 27," ujar Pramono Anung.

Penanganan kasus masih berlangsung melalui proses hukum dan pemeriksaan oleh tim gabungan yang dibentuk Pemprov DKI Jakarta.