Pemprov DKI Jakarta Siagakan Ribuan Personel Hadapi Kemarau

Ancaman kekeringan akibat puncak musim kemarau dan fenomena El Nino membayangi wilayah DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan puncak kemarau berlangsung hingga September 2026, sementara El Nino diprediksi bertahan sampai awal 2027.

Hampir seluruh wilayah Jakarta masuk dalam kategori siaga kekeringan meteorologis. Seperti dilansir dari Regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat hanya wilayah Jakarta Selatan yang berada di luar status peringatan tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menjelaskan bahwa penetapan status peringatan ini mengacu pada data statistik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Peringatan dini kekeringan meteorologis berdasarkan informasi BMKG mencakup hampir seluruh wilayah Jakarta dengan kategori siaga kecuali Jakarta Selatan," kata Marulitua dalam keterangan resminya, Sabtu (5/9/2026).

Menanggapi situasi ini, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan 1.027 personel lintas instansi dan 29 unit mobil tangki air bersih. Langkah mitigasi ini dipersiapkan untuk menjamin pasokan air bersih bagi warga yang terdampak.

Kesiapsiagaan tersebut ditegaskan dalam Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau Tahun 2026 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan seluruh jajarannya untuk merespons potensi bencana iklim ini secara aktif tanpa menunggu munculnya krisis di masyarakat.

"Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam keterangan resmi.

Para personel yang dikerahkan merupakan gabungan dari jajaran Pemprov DKI, TNI, Polri, BNPB, BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, serta mitra kebencanaan. Pemetaan titik rawan kekeringan telah dilakukan secara mendetail hingga tingkat kelurahan.

"Saya meminta jajaran untuk tidak menunggu masalah terjadi. Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menggunakan air secara bijak, mencegah sumber api, memastikan APAR tersedia, dan segera melaporkan potensi kebakaran," jelas Pramono.

Warga yang mengalami masalah krisis air diminta segera memanfaatkan saluran aduan darurat terpadu yang telah disediakan pemerintah daerah.

"Setelah laporan diterima, BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersihnya," terang Marulitua Sijabat.

Selain krisis air, Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan penanganan risiko kebakaran yang meningkat selama musim kemarau. Catatan resmi menunjukkan terjadi 457 insiden kebakaran sepanjang Juli hingga Agustus 2026, dengan 240 kasus di antaranya terjadi pada Agustus.

Sebagian besar kebakaran dipicu oleh korsleting listrik sebanyak 169 kejadian. Sementara itu, objek yang paling sering terbakar di wilayah permukiman adalah tumpukan sampah yang mencapai 122 kejadian.

Gubernur Pramono menginstruksikan penguatan pengawasan di area rawan serta meminta setiap Rukun Warga (RW) memastikan ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk penanganan dini.