Pemerintah Ubah Skema Pelunasan Utang Pajak Nasional

Pemerintah mengubah mekanisme penyelesaian utang pajak melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Oktober 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk wajib pajak di Indonesia dengan memprioritaskan pembayaran pokok utang pajak sebelum sanksi administratif, dilansir dari Nasional. Peraturan Menteri Keuangan tersebut merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, sebelumnya pembayaran wajib pajak dihitung secara proporsional antara pokok utang dan sanksi administratif. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan mekanisme baru membuat pembayaran lebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak. Penyesuaian ini juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan.

"Melalui penyesuaian ini, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Bimo Wijayanto, PMK 71/2026 juga menyempurnakan jangka waktu penyampaian surat tanggapan atas hasil penelitian keberatan. Aturan ini memperjelas ketentuan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan tersebut bukan pemutihan pajak dan tidak menghapus kewajiban pelunasan pokok utang pajak. Sanksi administratif yang muncul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali juga tidak dapat diajukan untuk pengurangan atau penghapusan melalui mekanisme ini.

Direktorat Jenderal Pajak menyebut penyempurnaan aturan tersebut diharapkan membantu menjaga arus kas wajib pajak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. DJP juga akan memberikan informasi serta pendampingan terkait penerapan ketentuan baru tersebut.