Pemerintah Fokuskan Pemberdayaan Pertanian di Daerah Miskin

Pemerintah akan memprioritaskan program pemberdayaan berbasis pertanian di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan rencana tersebut di Jakarta, Senin (19/10/2026), dengan mengarahkan program pada komoditas unggulan dan pengembangan akses pasar, dilansir dari Nasional. Muhaimin menjelaskan, program pemberdayaan telah berjalan di 88 kabupaten/kota melalui koordinasi lintas kementerian.

Namun, pemerintah akan menyaring daerah yang paling membutuhkan intervensi berdasarkan tingkat kemiskinan dan kemampuan anggaran yang tersedia. “Sebetulnya ada 88 lokus kemiskinan prioritas. 88 kabupaten/kota ya. Tapi nanti akan dari 88 kita akan pilah mana yang paling prioritas, sesuai dengan anggaran yang kita miliki,” ujar Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penentuan sasaran akan disertai pemilihan komoditas dan jenis kegiatan yang sesuai dengan potensi ekonomi setiap wilayah. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menyebut cabai, singkong, dan peternakan ayam sebagai sejumlah sektor yang dapat dikembangkan.

Muhaimin menekankan bahwa pemberdayaan tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi. Pemerintah juga ingin memastikan hasil pertanian dan peternakan dapat terserap pasar melalui penguatan rantai usaha dari penyediaan lahan hingga pemasaran. Strategi jangka pendek mencakup percepatan pengembangan peternakan, pengemasan produk singkong, serta penyaluran hasil produksi kepada konsumen. Menurut Muhaimin, langkah tersebut diperlukan agar kegiatan ekonomi yang dibangun dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat.

“Jangka pendeknya, gimana peternakan cepat tumbuh di situ. Gimana produknya terserap, gimana kemasan dari produk singkong supaya bisa ke pasar, langsung,” ujar Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk menyelaraskan pelaksanaan program, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan mengundang sejumlah menteri terkait. Pertemuan tersebut ditujukan untuk menyepakati daerah prioritas, komoditas yang dikembangkan, serta bentuk program yang akan dijalankan.

Muhaimin menilai sektor pertanian memiliki rantai pemberdayaan yang dapat menghubungkan produksi dengan pengolahan dan pemasaran. Karena itu, koordinasi antarkementerian masih perlu diperkuat, terutama dalam perdagangan, pengemasan produk, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam jangka panjang, pemerintah juga akan mengembangkan pemberdayaan melalui hilirisasi, yakni pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah.

Muhaimin mencontohkan pengembangan kelapa yang telah menghasilkan produk untuk pasar ekspor sebagai salah satu model yang dapat diperluas. Pendekatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah berharap pengembangan usaha dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Muhaimin menegaskan bahwa kementeriannya bertugas mengoordinasikan alokasi anggaran yang berada di masing-masing kementerian. Menurut dia, anggaran dan program yang sudah tersedia perlu diarahkan kembali agar lebih fokus pada sasaran pemberdayaan masyarakat.

“Anggarannya sudah ada di kementerian-kementerian tinggal di refocusing, sebetulnya,” jelas Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.