PART Siapkan Rights Issue Maksimal 8 Miliar Saham

PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) menyiapkan aksi penambahan modal melalui penerbitan maksimal 8 miliar saham baru. Dana yang diperoleh dari aksi korporasi tersebut akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, dilansir dari Investasi. Rencana tersebut dilakukan melalui mekanisme penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dipublikasikan pada Senin (2/11/2026), setiap saham baru mempunyai nilai nominal Rp 25. Dengan jumlah penerbitan paling banyak 8 miliar saham, nilai nominal keseluruhan saham baru tersebut dapat mencapai Rp 200 miliar. Besaran tersebut merupakan nilai nominal maksimal, bukan jumlah dana bersih yang dipastikan akan diterima perusahaan.

Sejumlah ketentuan penting dalam pelaksanaan rights issue masih menunggu penetapan manajemen. Perusahaan belum menentukan jumlah akhir saham yang diterbitkan, rasio hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), maupun harga pelaksanaan.

Penentuan ketiga komponen tersebut akan mempertimbangkan proses pernyataan pendaftaran serta ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, besaran penerbitan yang direalisasikan nantinya masih dapat mengikuti hasil proses tersebut. Sebelum direalisasikan, rencana penambahan modal ini harus memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Agenda rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Selain persetujuan pemegang saham, pelaksanaan rights issue juga membutuhkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua tahapan tersebut menjadi bagian dari persyaratan sebelum perusahaan menjalankan aksi penerbitan saham baru.

Penggunaan dana untuk kebutuhan operasional

Seluruh dana yang berhasil dihimpun dari rights issue, setelah dikurangi biaya emisi, direncanakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja PART. Alokasi tersebut mencakup berbagai pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Rincian pemanfaatan dana meliputi pembelian bahan baku, pelunasan pembayaran kepada pemasok, serta pembiayaan tenaga kerja.

Selain itu, perusahaan juga menyiapkan dana untuk menunjang biaya produksi dan distribusi. Kebutuhan operasional lainnya turut masuk dalam rencana penggunaan hasil penerbitan saham tersebut. Artinya, tambahan permodalan tidak diarahkan untuk satu jenis pengeluaran saja, melainkan mencakup sejumlah kebutuhan pendukung aktivitas bisnis.

Menurut penjelasan perusahaan, tambahan modal kerja diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan sekaligus memperbaiki likuiditas. Ketersediaan pendanaan tambahan juga diproyeksikan mendukung keberlangsungan kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

Potensi dilusi bagi pemegang saham

Di balik rencana penambahan modal tersebut, terdapat konsekuensi yang perlu diperhatikan oleh pemegang saham lama. Investor yang tidak menggunakan haknya dalam pelaksanaan rights issue berpotensi mengalami dilusi kepemilikan saham.

Dilusi berkaitan dengan perubahan proporsi kepemilikan ketika jumlah saham perusahaan bertambah, sementara pemegang saham tertentu tidak mengambil bagian dalam penerbitan saham baru. Besarnya dampak terhadap masing-masing investor akan berkaitan dengan ketentuan final pelaksanaan aksi korporasi.

Meski terdapat potensi pengurangan proporsi kepemilikan, PART memperkirakan tambahan pendanaan dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan bisnis. Perusahaan juga menargetkan penguatan nilai perusahaan dalam jangka panjang melalui tambahan modal tersebut.

Posisi saham dan jadwal pelaksanaan

Berdasarkan catatan kepemilikan saham per 31 Agustus 2026, PART mempunyai modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2,85 miliar saham. Sementara itu, jumlah saham dalam portepel tercatat sekitar 5,31 miliar saham. Data tersebut memberikan gambaran mengenai posisi permodalan perusahaan sebelum rencana penerbitan saham baru dijalankan.

Adapun jumlah saham yang benar-benar akan diterbitkan masih menunggu penetapan lebih lanjut oleh perusahaan. Untuk jadwal realisasi, PART menetapkan bahwa pelaksanaan rights issue dapat dilakukan paling lambat 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB. Ketentuan waktu tersebut tetap memperhatikan kondisi pasar dan kebutuhan pendanaan perusahaan.

Dengan demikian, realisasi aksi korporasi masih bergantung pada keputusan pemegang saham, proses pernyataan pendaftaran di OJK, serta penetapan ketentuan penerbitan saham. Hingga seluruh persyaratan terpenuhi, jumlah final saham, rasio HMETD, dan harga pelaksanaan belum dapat dipastikan.