OJK Cabut Izin Usaha Porto Ventura Kapital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Porto Ventura Kapital (PT PVK) sebagai perusahaan modal ventura pada 25 September 2026 karena perusahaan dinyatakan tidak dapat disehatkan. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-59/D.06/2026, dilansir dari Keuangan.

Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK Sekar Putih Djarot mengatakan PT PVK sebelumnya telah diberi waktu menjalankan langkah perbaikan berdasarkan rencana tindak status pengawasan khusus.

"Namun, sampai dengan batas waktu status pengawasan khusus berakhir, PT PVK tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus, sehingga ditetapkan sebagai Perusahaan yang tidak dapat disehatkan," tulis Sekar Putih Djarot dalam keterangan resmi.

OJK menetapkan pencabutan tersebut berdasarkan Pasal 38 Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Ketentuan tersebut telah diubah melalui POJK Nomor 25 /2025 tentang Perubahan Atas POJK 49/2024. Setelah izin dicabut, PT PVK dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura.

Menurut OJK, perusahaan wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kepada debitur, kreditur, dan pihak lainnya.

PT PVK juga wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak pencabutan izin usaha. Rapat tersebut harus memutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi.

Selain itu, perusahaan diwajibkan memberikan informasi yang jelas kepada debitur, kreditur, dan pihak berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

OJK juga mewajibkan PT PVK menunjuk penanggung jawab dan pegawai sebagai gugus tugas serta pusat layanan bagi debitur dan masyarakat hingga tim likuidasi terbentuk.

Penunjukan tersebut harus dilaporkan kepada OJK paling lambat lima hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha. OJK menyatakan tindakan pengawasan itu dilakukan untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan secara konsisten dan tegas serta menjaga kesehatan industri perusahaan modal ventura dan kepercayaan masyarakat.