Menag Dorong Pendidikan Gratis dan Kesejahteraan Guru Swasta

Pemerintah tengah menyusun kebijakan pendidikan gratis dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK serta perguruan tinggi. Dalam Rapat Terbatas Menteri bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Kamis (22/10/2026), Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung rencana tersebut karena dinilai dapat memperluas akses pendidikan, terutama bagi madrasah swasta, sekaligus menyoroti kesejahteraan guru.

Dilansir dari Detikcom, Nasaruddin menyampaikan bahwa kebijakan pembebasan biaya pendidikan berpotensi memberikan manfaat besar bagi satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi tenaga pendidik di sekolah negeri maupun swasta.

Nasaruddin menjelaskan bahwa 99,9% madrasah di lingkungan Kementerian Agama berstatus swasta. Menurut dia, pembebasan biaya pendidikan akan memberikan dukungan berarti bagi lembaga-lembaga tersebut.

"Bagi Kementerian Agama, yang 99,9% swasta itu adalah madrasah. Dengan adanya usul pembebasan biaya ini, maka yang paling berterima kasih sesungguhnya adalah madrasah dan pasti sangat bersyukur," ujar Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Selain akses pendidikan, Nasaruddin menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru. Ia meminta agar tenaga pendidik di sekolah swasta memperoleh perhatian yang setara dan tidak terabaikan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis.

Ia mengungkapkan bahwa sebagian guru di lingkungan Kementerian Agama masih berstatus non-ASN dengan penghasilan bulanan yang sangat rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah ketika merancang kebijakan pendidikan.

"Di Kementerian Agama 90% swasta, bahkan guru mereka itu non-ASN juga masih ada, yang gajinya Rp 100.000 per bulan ada," ujar Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan membagi rancangan kebijakan pendidikan gratis menjadi tiga klaster berdasarkan mandat pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta ketentuan perundang-undangan mengenai pendidikan dan wajib belajar.

Klaster pertama mencakup pendidikan negeri, mulai dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga perguruan tinggi negeri (PTN), dengan skema pendidikan gratis. Klaster kedua menambahkan cakupan SD dan SMP swasta sebagai penerima kebijakan pembebasan biaya.

Klaster ketiga mencakup tambahan pendidikan gratis bagi PAUD swasta, SMA/SMK/MA swasta, serta perguruan tinggi swasta di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau wilayah afirmasi.

Pembagian tersebut merujuk pada mandat Presiden untuk menerapkan pendidikan gratis di sekolah negeri dan perguruan tinggi, putusan MK mengenai kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar dan menengah awal tanpa pungutan, serta ketentuan UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan PP 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Ketentuan wajib belajar yang menjadi salah satu dasar pembahasan tersebut mencakup 13 tahun pendidikan, termasuk satu tahun pada jenjang PAUD. Pemerintah juga membahas kebutuhan anggaran untuk mendukung penerapan kebijakan berdasarkan masing-masing klaster.

Menurut Kemenko PMK, skenario anggaran mencakup pemenuhan kebutuhan dasar operasional pendidikan, perluasan bantuan operasional dan fasilitas pendukung bagi sekolah swasta menengah, serta peningkatan jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP). Skenario ideal juga memasukkan pemenuhan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh dan peningkatan kesejahteraan guru.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono akan melaporkan pembagian klaster beserta skenario kebutuhan anggaran tersebut kepada Presiden untuk memperoleh keputusan dan arahan lebih lanjut.