Malaysia Perketat Pengamanan KLIA Usai Insiden Kopilot

Pemerintah Malaysia memperketat sistem keamanan di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) dengan menyiapkan 17 rekomendasi yang diterapkan dalam tiga tahap. Langkah pengetatan ini diberlakukan menyusul penangkapan seorang kopilot Malaysia Airlines akibat kasus narkoba di Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail menyampaikan bahwa implementasi tahap awal telah berjalan sejak Agustus dan dijadwalkan berlangsung selama enam bulan. Pengetatan keamanan tersebut mencakup enam langkah jangka pendek, di antaranya pemeriksaan fisik dari kepala hingga kaki serta pemeriksaan bagasi secara menyeluruh bagi penerbangan tertentu yang berangkat melalui KLIA, sebagaimana dilansir dari Detik Travel.

"Peningkatan pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan yang ditargetkan berdasarkan risiko untuk tujuan penerbangan berisiko tinggi, berdasarkan data dan kasus ketika insiden penyelundupan sering terjadi," jelas Saifuddin, dilansir dari The Straits Times, Selasa (6/10/2026).

Selain pengetatan skrinning penumpang dan bagasi, pemerintah juga memangkas masa berlaku kartu akses area bandara dari lima tahun menjadi dua tahun yang wajib diperbarui setelah habis masa berlakunya. Pengawasan terhadap kartu akses harian yang diterbitkan oleh Malaysia Airports Holdings dan Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia (CAAM) turut diperketat.

"Kami juga akan melakukan pemeriksaan berkala dan acak dengan CAAM bekerja sama dengan Kepolisian Kerajaan Malaysia dan Badan Antinarkotika Nasional (AADK)," lanjutnya.

Sebagai bentuk pengawasan fisik, Batalion ke-19 Pasukan Operasi Umum Brigade Tengah dikerahkan ke seluruh terminal bandara dengan persenjataan lengkap guna memperkuat aspek pencegahan.

"Sejak hari kejadian hingga sekarang, mereka terus menjaga kehadiran yang terlihat di seluruh terminal kami, dengan persenjataan lengkap," ungkap Saifuddin.

Pemerintah Malaysia juga meningkatkan koordinasi pertukaran informasi intelijen dengan kepolisian dan lembaga terkait guna memetakan modus operandi serta skala ancaman. Setelah seluruh rangkaian tahap pertama diselesaikan, penerapan tahap kedua dari 17 rekomendasi yang disusun Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Transportasi Malaysia sejak 20 Agustus tersebut akan mulai diberlakukan.