Malaysia Ungkap Keterbatasan Pemindai Bagasi KLIA Deteksi Narkoba

Keterbatasan teknologi pemeriksaan di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Malaysia, menjadi perhatian pemerintah setelah seorang kopilot asal Malaysia ditangkap di Jakarta pada Juli lalu terkait dugaan penyelundupan narkoba melalui bandara tersebut. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, menjelaskan bahwa pemindai bagasi yang tersedia dirancang untuk mendeteksi bahan peledak, senjata, dan benda berbahaya lainnya, bukan narkoba, dilansir dari Detik Travel.

Menurut Saifuddin, sistem pemeriksaan bagasi saat ini belum memiliki teknologi yang secara khusus dapat mengenali narkoba. Akibatnya, pemeriksaan terhadap barang terlarang tersebut masih bergantung pada kemampuan petugas, pengamatan langsung, dan penilaian risiko.

Saifuddin menjelaskan keterbatasan sistem tersebut dalam keterangannya yang dikutip media Malaysia, The Star, pada Jumat (23/10/2026).

"Sistem pemeriksaan bagasi yang ada saat ini tidak dilengkapi teknologi untuk mendeteksi barang selundupan seperti narkoba," ujar Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri Malaysia.

Kasus penangkapan kopilot tersebut menjadi salah satu latar belakang perhatian terhadap pengamanan akses dan pemeriksaan di bandara. Pemerintah Malaysia juga telah menyetujui sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pengawasan di pintu masuk negara.

Pada 19 Agustus, pemerintah menyetujui 17 rekomendasi yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Transportasi Malaysia. Rekomendasi tersebut mencakup tiga bidang utama, yakni keamanan penerbangan, keamanan nasional dan perbatasan, serta perlindungan fisik.

Pelaksanaan rekomendasi dibagi menjadi tiga tahap. Tahap jangka pendek berlangsung selama enam bulan, tahap menengah mencakup enam hingga 24 bulan, sedangkan tahap jangka panjang direncanakan berjalan lebih dari 24 bulan.

Salah satu langkah yang diterapkan adalah memperketat pemeriksaan latar belakang petugas yang mengajukan atau memperpanjang kartu akses bandara melalui sistem e-Vetting. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan akses khusus oleh awak pesawat maupun petugas bandara.

Selain pemeriksaan latar belakang, pemerintah akan merotasi petugas yang bekerja di area terbatas secara berkala. Langkah tersebut dirancang untuk mengurangi risiko kerja sama ilegal serta penyalahgunaan prosedur keamanan di lingkungan bandara.

Dalam rencana jangka panjang, Malaysia juga akan meningkatkan kemampuan pemindai bagasi dan tubuh di pintu masuk internasional. Pemerintah berencana mengembangkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mengenali pola mencurigakan yang berkaitan dengan barang terlarang.