Kemenag dan Kemenko PM Siapkan Kurikulum Pemberdayaan Pesantren

Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyiapkan kurikulum pemberdayaan untuk madrasah aliyah (MA) dan pesantren. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja atau membangun usaha mandiri, terutama bagi peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah, dengan dukungan lintas kementerian dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dilansir dari Detikcom. Rencana tersebut dibahas dalam rapat khusus mengenai ekosistem kemandirian pesantren pada Senin (19/10/2026).

Dalam pertemuan itu, pemerintah juga membahas alokasi anggaran untuk mendukung pesantren mandiri agar berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi produktif. Menko PM Muhaimin Iskandar menjelaskan, keterampilan yang selama ini diberikan sebagai materi tambahan perlu dikembangkan menjadi bagian dari persiapan pendidikan menengah. Pendekatan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan lulusan untuk bekerja maupun mengelola usaha sendiri.

"Pengalaman menunjukkan melalui kurikulum berbasis kompetensi yang selama ini sifatnya hanya tambahan keterampilan tertentu, tambahan keterampilan tertentu, atau tambahan paket kajian tertentu, ini akan terus kita dorong agar madrasah maupun pesantren di tingkat Aliyah juga mempersiapkan lulusan yang siap kerja maupun siap mandiri," ujar Muhaimin Iskandar, Menko PM.

Salah satu contoh kemandirian ekonomi yang dibahas adalah komunitas agribisnis di Bandung. Komunitas tersebut disebut mampu menopang kebutuhan pesantren sekaligus memberikan penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung perubahan pendekatan pembelajaran di MA dan pesantren. Pelatihan keterampilan yang sebelumnya ditempatkan sebagai materi tambahan akan diarahkan menjadi kurikulum pemberdayaan yang terstruktur dan terintegrasi.

Menurut data yang disampaikan dalam pembahasan tersebut, Kemenag menaungi sekitar 80 ribu madrasah dan 42 ribu pesantren. Mayoritas peserta didik di lembaga-lembaga tersebut berasal dari kelompok ekonomi desil 1 sampai 4, sehingga pembaruan kurikulum diarahkan untuk memperluas kesiapan kerja dan peluang usaha. Program tersebut dirancang untuk menyiapkan lulusan agar dapat memasuki lapangan kerja sesuai kualifikasi pendidikan menengah atau menjadi wirausahawan mandiri. Pembekalan kewirausahaan juga diharapkan memperkuat kontribusi alumni pesantren terhadap perekonomian daerah, terutama di kawasan pedesaan.

Nasaruddin menilai alumni pesantren dan MA memiliki karakter yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat, termasuk ketekunan dan kesiapan bekerja keras. Pembekalan keterampilan dan kewirausahaan sejak dini dipandang sebagai bagian dari upaya mendorong santri berperan dalam kegiatan ekonomi daerah dan membantu memutus rantai kemiskinan keluarga.