Kementan Perkuat Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi Lewat UPLAND

Keberlanjutan pembangunan pertanian di wilayah dataran tinggi menjadi fokus Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Proyek The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND). Program ini menghubungkan produksi, pengolahan hasil, penguatan kelembagaan petani, dan pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah komoditas serta produktivitas pertanian, dilansir dari Medcom.

Strategi tersebut dibahas dalam Workshop Nasional Exit Strategy Proyek UPLAND yang berlangsung pada 14–16 Oktober 2026 di Avenzel Hotel and Convention Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementan menyelenggarakan kegiatan ini dengan melibatkan pemerintah pusat, 14 bupati dari wilayah sasaran, serta mitra pembangunan internasional.

Dua mitra internasional yang terlibat adalah International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Islamic Development Bank (IsDB). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan kelanjutan program setelah periode pelaksanaan proyek berakhir.

Pengembangan pertanian terpadu dalam UPLAND mencakup kegiatan sebelum dan sesudah panen. Pendekatan di tingkat usaha tani (on-farm) dipadukan dengan aktivitas di luar usaha tani (off-farm), termasuk pengolahan produk, pengembangan kelembagaan ekonomi, pembiayaan, dan pemasaran.

Untuk mendukung integrasi tersebut, program ini mencakup pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Koperasi dan korporasi petani turut diperkuat sebagai bagian dari pengembangan ekosistem agribisnis.

Melalui keterhubungan berbagai kegiatan tersebut, pengembangan pertanian dataran tinggi tidak hanya berfokus pada jumlah hasil panen. Infrastruktur yang memadai, kemampuan mengolah komoditas, akses pasar, dan kelembagaan ekonomi menjadi unsur penting dalam meningkatkan daya saing serta pendapatan petani secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah menyiapkan keberlanjutan program

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menekankan bahwa berakhirnya masa proyek tidak boleh menghentikan pengembangan sistem pertanian terpadu. Pemerintah daerah diharapkan melanjutkan pengelolaan aset, infrastruktur, dan kelembagaan yang telah dibangun melalui UPLAND.

Hermanto menyampaikan bahwa kesinambungan program memerlukan kerja sama pemerintah pusat dan daerah agar investasi yang telah dilakukan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi petani.

“Keberlanjutan Proyek UPLAND merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional di dataran tinggi. Kami mengharapkan keberlanjutan program ini dapat terus dikawal secara konsisten melalui komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga aset, kelembagaan, serta inovasi yang telah ditanamkan memberikan dampak ekonomi yang berkesinambungan bagi kesejahteraan petani,” ujar Hermanto.

Salah satu langkah konkret untuk menjaga kelangsungan program adalah penandatanganan Naskah Komitmen Bersama Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu 2027–2029. Kesepakatan tersebut ditandatangani Direktur Jenderal LIP bersama para bupati dari 14 kabupaten lokasi UPLAND.

Dalam kegiatan yang sama, pemerintah juga menyerahkan dokumen strategis Roadmap UPLAND sebagai pedoman pengembangan program setelah proyek berakhir. Dokumen dan kesepakatan tersebut ditujukan untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat serta daerah dalam mempertahankan investasi dan melanjutkan kegiatan yang sudah berjalan.

Konsolidasi aset dan infrastruktur pertanian

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek UPLAND, Risda Sinaga, memaparkan capaian proyek sekaligus kerangka konsolidasi strategi pengakhiran program. Perhatian utama pada tahap ini adalah memastikan infrastruktur, alsintan, kelembagaan ekonomi petani, dan akses pembiayaan mikro tetap dapat digunakan serta dikelola secara mandiri.

Project Manager UPLAND di Kementerian Pertanian, Muhammad Ikhwan, menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa. Dukungan pemerintah setempat dan kelompok tani dibutuhkan untuk menjaga fungsi fasilitas yang telah dibangun serta mempertahankan manfaatnya bagi kegiatan ekonomi pertanian.

Sementara itu, Direktur Irigasi Pertanian Ditjen LIP, Dr. Liferdi Lukman, S.P., M.Si., menjelaskan perkembangan capaian akhir proyek dan pengelolaan infrastruktur pendukung pertanian dataran tinggi. Infrastruktur tersebut berperan dalam menunjang produksi dan menjaga kesinambungan sistem pertanian terpadu.

Tiga kabupaten menerima UPLAND Award 2026

Dalam rangka mendorong pengembangan agribisnis sesuai potensi daerah, Kementan memberikan UPLAND Award 2026 kepada tiga kabupaten yang dinilai berhasil mengembangkan komoditas unggulan. Penghargaan ini mencerminkan upaya daerah dalam memperkuat usaha pertanian dan kelembagaan petani.

• Kabupaten Magelang memperoleh penghargaan kategori Pengembangan Agribisnis Padi Organik Berkelanjutan.

• Kabupaten Garut menerima penghargaan kategori Agribisnis Kentang Berdaya Saing.

• Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan kategori Peternakan Domba Batur Terintegrasi.

Apresiasi tersebut diberikan atas peran pemerintah daerah dalam mengembangkan komoditas unggulan, memperkuat organisasi ekonomi petani, dan mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian. Praktik yang telah diterapkan di ketiga kabupaten juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi wilayah lain untuk membangun agribisnis terpadu berdasarkan potensi masing-masing.

Melalui UPLAND, Kementan mengintegrasikan produksi pertanian, pembangunan infrastruktur, pengolahan hasil, kelembagaan, pembiayaan, dan pemasaran dalam satu sistem. Kelanjutan pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing komoditas dataran tinggi, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia.