Kemenimipas Cabut Bebas Bersyarat Mas Bechi

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencabut pembebasan bersyarat Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi setelah menemukan kesalahan dalam proses pemberiannya. Keputusan itu diterima Bapas Kelas I Malang pada Selasa, 6 Oktober 2026, dan disampaikan kepada Bechi saat wajib lapor.

Kepala Bapas Kelas I Malang Fathorrosi membenarkan keputusan tersebut kepada detikJatim. Ia menyebut surat keputusan pencabutan telah diterima melalui Kanwil Ditjenpas Jawa Timur.

“Bahwa terkait SK pencabutan klien Bapas Malang (Subechi) sudah kami terima melalui Kanwil Ditjenpas Jatim pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026,” ujar Fathorrosi.

Fathorrosi mengatakan Bechi melakukan wajib lapor pada Kamis, 8 Oktober 2026. Namun, pantauan detikJatim hingga sekitar pukul 14.16 WIB belum melihat Bechi datang ke kantor Bapas Kelas I Malang.

“Pada hari ini yang bersangkutan klien atas nama Bechi melakukan wajib lapor. Sekaligus disampaikannya SK itu terhadap klien secara persuasif,” ujar Fathorrosi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya mengatakan pencabutan diperlukan karena evaluasi internal menemukan kesalahan dalam proses pembebasan bersyarat. BBC News Indonesia melaporkan Bechi divonis tujuh tahun penjara pada 2022.

“Wajib dicabut [pembebasan bersyarat Bechi]. Kalau tidak, UPT dan Kanwil akan kena sama Irjen,” ujar Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus menyebut pihak yang terlibat dalam pemberian pembebasan bersyarat akan dikenai sanksi. Kementerian juga akan mengevaluasi mekanisme pembebasan bersyarat untuk mencegah kesalahan serupa.

“Tentu para pelaku akan diberi sanksi,” ujar Agus Andrianto.

“Agar kesalahan atau penyimpangan tidak terjadi lagi,” ujar Agus Andrianto.

BBC melaporkan Bechi seharusnya menjalani hukuman hingga 2029 dan baru mencapai dua pertiga masa pidana sekitar Maret 2027. Dalam keterangan sebelumnya, kementerian menyatakan Bechi memperoleh pembebasan bersyarat pada 15 Agustus 2025 setelah dinyatakan telah menjalani dua pertiga masa pidana pada 23 Juli 2025.

Komisi XIII DPR kemudian meminta pembebasan bersyarat Bechi dibatalkan dan menyoroti penanganan perkara kekerasan seksual tersebut. Anggota Komisi XIII Sugiat Santoso menyampaikan desakan itu dalam rapat dengar pendapat pada Rabu, 7 Oktober 2026.

“Kami minta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imimpas) mencabut pembebasan bersyarat. Dalam hukum itu, tidak ada karena dia anak kiai, dia dapat kemewahan hukum,” ujar Sugiat Santoso, anggota Komisi XIII DPR.

Sugiat juga meminta Bechi kembali menjalani hukuman tujuh tahun penjara. Ia membandingkannya dengan tuntutan jaksa yang mencapai 16 tahun.

“Seret kembali ke penjara, dia harus menjalani hukuman tujuh tahun, walau itu sudah sangat ringan karena tuntutannya 16 tahun,” ujar Sugiat Santoso.

Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira mengatakan DPR akan mengusulkan rapat gabungan untuk mendalami penanganan kekerasan seksual di pesantren dan lembaga pendidikan. Komisi XIII juga mempertanyakan pemberian remisi kepada terpidana kekerasan seksual.

“Nanti diusulkan ke pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat gabungan dengan komisi, kementerian dan lembaga, serta aparat penegak hukum untuk mendalami penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren dan lembaga pendidikan agar ada penyelesaian yang menyeluruh,” ujar Andreas Hugo Pareira.

LPSK menyatakan tidak menerima informasi pembebasan bersyarat Bechi. Wakil Ketua LPSK Antonius Prijadi Soesilo Wibowo menjelaskan lembaganya tidak lagi mendampingi korban sejak perkara berkekuatan hukum tetap pada 2023.

Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menilai perlindungan korban harus berlanjut setelah putusan pengadilan, terutama ketika pelaku kembali ke masyarakat.

“Dalam hal ini, Imipas harus menjamin pemasyarakatan aman dan berperspektif korban. Reintegrasi sosial tidak mengabaikan keselamatan korban serta mempertimbangkan risiko keberulangan, pertanggungjawaban pelaku, dan dampak pemulihan korban,” ujar Maria Ulfah Anshor.

Penyintas kekerasan seksual Firdha Putri Ambarwati mempertanyakan pembebasan bersyarat dan remisi Bechi. Ia menyebut keputusan tersebut dapat memengaruhi keberanian korban untuk melapor.

“Kenapa bisa dibebaskan? Kalau kasus begini sampai mendapatkan kemudahan, ini menyebabkan para korban jadi takut lapor. Karena berpikir percuma lapor polisi, percuma disidangkan,” ujar Firdha Putri Ambarwati.

Firdha juga menyoroti Rumah Sehat Tentrem Medical Centre yang menurutnya masih beroperasi. Ia mengaitkannya dengan dugaan pengalaman kekerasan seksual dan intimidasi yang dialami penyintas.

“Rumah Sehat Tentrem Medical Centre itu masih beroperasi. Di tempat itu, banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar seperti kita diajak mabuk-mabukan, interview personal yang berujung kekerasan seksual, bahkan intimidasi,” ujar Firdha Putri Ambarwati.

Mantan santri Ayu Masruroh mengatakan dirinya dan korban tidak mengetahui pembebasan bersyarat Bechi. Ia mengaku mengetahui informasi tersebut setelah BBC memperoleh informasi dan video Bechi.

“Jadi agak kaget juga saat BBC dapat informasi dan dapat video Bechi secara langsung sudah bebas. Kami (termasuk korban) tidak tahu dan tidak menyangka,” ujar Ayu Masruroh.

Ayu menyebut para korban mengalami kesedihan dan kekecewaan terhadap proses penegakan hukum. Ia juga mempertanyakan kemungkinan Bechi kembali melakukan kegiatan di lingkungan keagamaan.

“Kok enak banget, sudah jadi pelaku, korbannya banyak dan menciptakan trauma tapi pelaku bisa ke mana-mana dan mungkin sudah ngisi pengajian di dalam,” ujar Ayu Masruroh.

Dalam forum DPR, Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara mengatakan pengawasan lembaga pendidikan keagamaan perlu diperketat. Komisi XIII bersama LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram menyepakati penguatan koordinasi serta perlindungan korban.

“Ini mencederai fisik dan mental korban sekaligus mencoreng muruah pesantren yang seharusnya menjadi ruang paling aman dan mulia bagi anak-anak kita,” ujar Dewi Asmara, Wakil Ketua Komisi XIII DPR.

Dewi meminta Kementerian Agama memperketat tata kelola dan evaluasi perlindungan anak di lembaga pendidikan keagamaan. Ia juga menegaskan perlunya sanksi terhadap lembaga yang lalai.

“Kementerian Agama harus tegas dan proaktif: evaluasi berkala, standar perlindungan anak yang ketat, dan penindakan tanpa kompromi. Izin operasional harus dicabut bagi lembaga yang lalai atau membiarkan kejahatan ini terjadi,” ujar Dewi Asmara.

Komisi XIII juga meminta evaluasi pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas bagi terpidana kekerasan seksual. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta menyesuaikannya dengan ketentuan hukum serta mengoptimalkan pemenuhan kewajiban restitusi korban.

Dewi menyebut penguatan layanan perlindungan korban juga mencakup percepatan pembentukan perwakilan LPSK di daerah. Komisi XIII menyatakan akan terus mengawal penegakan hukum atas kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan.

“Tidak ada ruang kompromi. Efek jera harus nyata. LPSK wajib memberi pendampingan psikologis, medis, dan hukum yang menyeluruh. Keselamatan dan masa depan santri adalah prioritas utama,” ujar Dewi Asmara.