Kemendiktisaintek Arahkan Riset Kampus untuk Selesaikan Masalah Nyata

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengarahkan perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan penelitian yang menyelesaikan persoalan nyata dari industri, pemerintah daerah, dan investor. Kebijakan ini disampaikan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Fauzan Adziman dalam acara Summit on Advancement in Technology, Research, Industry and Academia (SATRIA 2026) di Hotel Grand Orchads, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pendekatan baru tersebut mengutamakan kejelasan jalur dampak atau pathway to impact. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang menitikberatkan bidang prioritas secara luas, kebijakan ini mendorong penelitian agar berangkat dari kebutuhan konkret di luar lingkungan kampus.

Fauzan menjelaskan bahwa penentuan sumber masalah menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan riset. Pemerintah ingin memastikan penelitian perguruan tinggi memiliki sasaran yang relevan dengan tantangan di masyarakat dan dunia usaha.

"Oleh karena itu, secara kebijakan, saat ini kami mengupayakan riset berbasis masalah. Kemudian, masalah itu datang dari mana? Ini sebetulnya pertanyaan yang paling kunci," ujar Fauzan Adziman, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan.

Menurut penjelasan Fauzan, salah satu pertimbangan kebijakan tersebut adalah pengalaman ketika teknologi atau inovasi yang dikembangkan di perguruan tinggi mengalami kesulitan memasuki pasar. Persoalan kualitas dan harga menjadi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan hasil penelitian.

Untuk menjawab tantangan itu, riset berbasis masalah perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu. Fauzan mencontohkan penelitian pertanian yang bertujuan meningkatkan produktivitas lahan dengan dukungan teknologi drone dan kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan pengolahan data.

"Jadi pertama, kalau riset berbasis masalah, itu artinya diperlukan multidisiplin. Misalkan riset di bidang pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan. Tentunya yang nomor satu bidang pertanian, tetapi kedua sebetulnya bisa juga mereka yang mengembangkan drone, kemudian mereka yang memahami dan juga mengubah data menjadi teroptimasi dengan AI," kata Fauzan.

Pelibatan mitra di luar kampus juga menjadi bagian dari arah kebijakan tersebut. Pemerintah berharap perguruan tinggi dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan industri dan pemerintah daerah untuk menghasilkan penelitian yang menjawab kebutuhan ekonomi.

"Masalahnya itu harus datang tidak dari kampus sendiri, tetapi masalahnya datang dari industri, bisa dari pemerintah daerah, bisa juga tentunya dari tantangan-tantangan dari investor. Dan itu semua kita berharap agar kampus bisa menjadi simpul pertumbuhan ekonomi," ujar Fauzan.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, pemerintah menyiapkan dua jalur pendanaan riset dengan sasaran berbeda. Jalur pertama adalah program riset prioritas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan jalur kedua merupakan program riset strategis yang memanfaatkan pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurut Fauzan, alokasi dana riset Kemendiktisaintek dari APBN berada pada kisaran Rp3 triliun hingga Rp3,5 triliun. Program riset prioritas ditujukan untuk memperluas pemerataan mutu penelitian di berbagai perguruan tinggi, dengan pendanaan sekitar Rp50 juta hingga Rp500 juta per tahun.

"Ini namanya program riset prioritas. Kami banyak menggunakan dana APBN. Ada dana APBN riset kita di kampus sekitar Rp3 triliun sampai Rp3,5 triliun.

Kemudian, yang di sebelah kanan itu adalah program riset strategis. Kalau strategis ini, dia lebih mengejar perguruan tinggi yang memiliki fasilitas riset lebih berpengalaman dan lebih senior," kata Fauzan.

Sementara itu, program riset strategis memiliki akses pendanaan sekitar Rp3 triliun melalui LPDP. Jalur ini menyasar perguruan tinggi yang memiliki fasilitas dan pengalaman penelitian lebih matang, dengan dukungan dana yang dapat mencapai lebih dari Rp2 miliar per tahun.

Fauzan menjelaskan bahwa perbedaan kedua skema tersebut juga berkaitan dengan sasaran penelitian. Program riset strategis diarahkan untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan atau mendukung visi strategis di tingkat nasional, sedangkan program riset prioritas menyediakan pendanaan dalam skala lebih kecil bagi kebutuhan penelitian di berbagai kampus.

"Namun, secara bersamaan, perguruan tinggi juga diwajibkan lebih banyak membantu menyelesaikan berbagai masalah atau visi strategis di tingkat nasional. Untuk riset di jalur prioritas, pendanaannya ada yang Rp50 juta per tahun, Rp80 juta, Rp100 juta, dan paling tinggi sekitar Rp500 juta per tahun. Sedangkan jalur strategis bisa mencapai sekitar Rp2 miliar per tahun," tambah Fauzan.