Jonan Dorong Indonesia Malaysia Singapura Tangani Karhutla

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menjadi perhatian negara-negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ignasius Jonan mendorong ketiga negara bekerja sama melalui kerangka ASEAN untuk menangani kebakaran, menyelidiki kemungkinan unsur kesengajaan, serta menjatuhkan sanksi secara adil kepada pihak yang terbukti terlibat.

Dalam unggahan Instagram pada Rabu (21/10), Jonan menilai mekanisme kerja sama regional yang telah tersedia seharusnya menjadi dasar penyelesaian persoalan pencemaran asap lintas batas. Ia juga menyoroti kritik terbuka dari sejumlah tokoh negara tetangga terhadap penanganan karhutla di Indonesia.

Jonan merujuk ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, perjanjian yang ditandatangani 10 negara di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 10 Juni 2002 dan mulai berlaku pada 2003. Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.

Menanggapi kritik dari negara tetangga, Jonan mempertanyakan mengapa pernyataan tersebut disampaikan ketika persoalan karhutla sedang menjadi perhatian, bukan melalui pembahasan bersama dalam kondisi yang lebih tenang.

"Singapura dan Malaysia dan mungkin beberapa negara tetangga melakukan kritik melalui para tokoh. Padahal kita sudah memiliki kerangka untuk ASEAN. Kenapa sekarang dilakukan kritik? Kenapa tidak saat-saat tenang?" ujar Ignasius Jonan, anggota Wantimpres.

Jonan menilai kerja sama lintas negara perlu diwujudkan melalui kesiapan sumber daya untuk menangani kebakaran. Menurut dia, setiap negara perlu memiliki peralatan, teknologi, dan personel yang memadai agar penanganan dapat dilakukan secara bersama-sama.

"Kalau ingin ini ditangani, ayo kerja sama. Setiap negara, menurut saya, harus memiliki peralatan, harus memiliki teknologi, dan harus memiliki personel yang cukup," ujar Jonan.

Ia juga menekankan bahwa kedekatan geografis Indonesia, Malaysia, dan Singapura membuat persoalan karhutla perlu dibahas bersama. Jonan menyoroti posisi Singapura yang berada di antara Malaysia dan Indonesia, sementara Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas.

"Kan, ya bagaimana? Kan, posisi geografisnya tidak bisa pindah, ya. Singapura diapit oleh Malaysia dan diapit oleh Indonesia yang memiliki hutan yang sangat luas," ucap Jonan.

Selain penanganan kebakaran, Jonan mendorong penyelidikan bersama untuk memastikan apakah kebakaran terjadi secara sengaja. Ia menilai dugaan tersebut perlu diperiksa melalui kerja sama antarpemerintah, bukan hanya menjadi bahan kritik terbuka.

"Kalau mau ini ditangani. Lalu dicari apa apakah ini kesengajaan? Kalau ada unsur kesengajaan, coba dicari bersama, bekerja sama, ya," ucap Jonan.

Menurut Jonan, penyelesaian persoalan karhutla juga perlu mencakup penerapan sanksi yang adil dan optimal terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Ia kembali mengajak ketiga negara membahas langkah penanganan melalui mekanisme bersama.

"Kenapa ini tidak? Kok tiba-tiba mengkritik secara terbuka? Ayo tangani bersama? Kalau ingin dikenakan sanksi secara adil dan optimal, kita duduk bersama, diselesaikan," tambah Jonan.

Jonan turut menyoroti kemungkinan keterkaitan perusahaan yang terlibat karhutla dengan kepentingan bisnis di Singapura atau Malaysia. Menurut dia, sebagian perusahaan mungkin tercatat di bursa kedua negara tersebut atau dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di sana, baik secara langsung maupun melalui struktur kepemilikan lain.

"Karena banyak juga perusahaan itu juga, yang tercatat kemungkinan tercatat di Singapura atau di Malaysia, atau sebagian dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di Singapura atau Malaysia, baik melalui langsung atau melalui kantor keluarga atau melalui bermacam-macam," ungkap Jonan.

Jonan menilai kemungkinan hubungan kepemilikan tersebut menjadi alasan lain bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk duduk bersama dalam penanganan karhutla. Kerja sama itu, menurut dia, dapat membantu proses penegakan sanksi terhadap perusahaan yang diduga terlibat kebakaran.